Kriminal

Kasus Djoko Tjandra Hancurkan Karir Brigjend Prasetyo Dalam Hitungan Jam

Kasus Djoko Tjandra Hancurkan Karir Brigjend Prasetyo Dalam Hitungan Jam

Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM Kasus Djoko Tjandra hancurkan karir Brigjen Prasetyo Utomo dalam Hitungan Jam. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi mencopot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri.

Brigjen Prasetyo sendiri disebut-sebut menjadi salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas terbitnya surat jalan buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Dalam hal pembuatan surat jalan Djoko Tjandra, Perwira Tinggi (Pati) Polri itu telah melampui kewenangannya. Pasalnya, Ia bergerak atas inisiatif sendiri tanpa melalui izin dari pimpinan.

“Tentunya bahwa surat jalan tersebut ditanda tangani oleh salah satu Biro di Bareskrim Polri, jadi dalam pemberian surat jalan tersebut Kepala Biro tersebut inisiatif sendiri dan tidak izin dengan pimpinan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 15 Juli 2020.

Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pun geram atas kelakuan dari bawahannya tersebut. Mengingat, telah mencoreng marwah dari institusi Korps Bhayangkara.

BACA JUGA:

Apalagi dewasa ini, Polri sedang berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebab itu, mereka berdua langsung memberikan sanksi yang berat berupa pencopotan dari jabatannya.

Bahkan, hanya dalam hitungan jam pencopotan seorang Jenderal Polri itu terjadi. Pada Rabu 15 Juli 2020 siang sekira pukul 13.58 WIB, Brigjen Prasetyo Utomo langsung digarap oleh Divisi Propam Polri untuk dilakukan pemeriksaan terkait surat jalan Djoko Tjandra. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers resmi Divisi Humas Polri.

Masih di hari yang sama, memasuki sore hari pukul 16.30, Brigjen Prasetyo Utomo langsung diberhentikan dari Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Ia sementara terbukti melanggar kode etik dan dipindahkan ke Yanma Polri.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 per tanggal (15/7/2020) yang ditandatangani oleh As SDM Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Satu hari berselang tepatnya Rabu 16 Juli, Komjen Listyo Sigit memimpin langsung upacara pencopotan Brigjen Prasetyo Utomo di Gedung Bareskrim Polri.

Kapolri Jenderal Idham Azis berkomitmen untuk tidak pandang bulu kepada siapapun jajarannya yang diduga melakukan kesalahan fatal. Sebab itu, sanksi pencopotan menjadi hal yang sepadan diterima oleh oknum tersebut.

“Jadi komitmen pak Kapolri jelas. Ini jadi bagian pembelajaran untuk personil Polri lain disana. Jadi kami ingin menegakkan aturan dan komitmen sessuai dengan apa yang pak Kapolri nyatakan kepada seluruh personel kepolisian,” tutur Argo.

Dari hasil sementara, Brigjen Prasetyo melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik dan PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang disiplin Anggota Polri.

BACA JUGA:

Brigjen Prasetyo Utomo pun langsung ditahan selama 14 hari di sel isolasi khusus untuk kebutuhan penyidikan. Meskipun, kini Ia dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, lantaran jatuh sakit.

Komjen Listyo pun menegaskan kepada seluruh jajaran Polri yang tidak memiliki semangat untuk melakukan perubahan, maka dipersilahkan untuk ‘angkat kaki’ dari barisan reserse kriminal.

“Saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat, ini untuk menjaga marwah institusi, sekaligus peringatan keras bagi seluruh anggota yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama baik institusi, kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya masyarakat, terhadap komitmen tersebut bagi anggota yang tidak bisa mengikuti silakan untuk mundur dari Bareskrim,” tegas Listyo kepada Okezone kala itu.

Perkembangan terbaru dalam perkara ini bahkan mengarah ke pengusutan pidana dari Brigjen Prasetyo dan oknum lainnya yang diduga turut andil. Komjen Listyo menyebut telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Dittipidum, Dittipikor, Ditsiber yang didampingi Propam untuk memproses tindak pidana yang ada.

“Saya tegaskan di kepolisian ada tiga jenis penanganan, disiplin, kode etik dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, akan kita tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab rekan-rekan,” tegas Listyo di Aula Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis 16 Juli 2020.

Tim tersebut bakal menelusuri mulai dari pemalsuan surat, penggunaan surat, hingga penyalahgunaan wewenang. Tak berhenti disitu, tim itu juga bakal menelusuri aliran dana baik yang terjadi di institusi Polri, maupun yang terjadi di tempat lain.

Maka dari itu, apabila ditemui dalam penelusuran nanti, pihak-pihak yang terlibat masalah tersebut juga akan diseret.

“Itu adalah bagian dari komitmen kami bahwa kami akan melaksanakan penyidikan secara tuntas, tegas, sesuai komitmen kami untuk menjaga marwah institusi Polri,” tegas Listyo.

Terbaru, Polri tak hanya memproses Brigjen Prasetyo Utomo terkait dengan masalah yang ditimbulkan dari seorang yang bernama Djoko Tjandra.

Pasalnya, Polri juga sedang mengusut pihak-pihak yang mengurusi soal Red Notice dari Djoko Tjandra. Begitu juga dengan beredarnya surat kesehatan dari terpidana tersebut. (ARN)

Sumber: Okezone.com

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.781 pelanggan lain

Pengunjung

  • 51.991.231 hit

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: