Yaman, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana Menteri Yaman, Dr. Abdulaziz bin Habtoor, mengatakan bahwa perbuatan PBB yang menghapus koalisi Saudi dari daftar hitam pembunuh anak menjadi lampu hijau bagi para agresor tersebut untuk terus-menerus melakukan pembantaian brutal terhadap wanita dan anak-anak Yaman.
“Menghapus Arab Saudi dari daftar hitam Pelanggar Hak Anak merupakan tindakan memalukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional. Tindakan ini merupakan lampu hijau bagi agresi AS-Saudi untuk melanjutkan pembantaian terus-menerus mereka terhadap anak-anak dan wanita Yaman,” ujarnya dalam pertemuan dengan Utusan PBB untuk Koordinator Kemanusiaan, Lise Grande, sebagaiamana dikutip Kantor Berita Yaman (Saba).
BACA JUGA:
- Pembantaian Terbaru di Yaman Buktikan Kesalahan PBB Hapus Koalisi Saudi dari Daftar Hitam
- Yaman Bersumpah Akan Balas Kebrutalan Saudi di Laut Merah
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah masalah yang terkait dengan kemanusiaan dan mata pencaharian rakyat Yaman, terutama adalah penahanan berkelanjutan agresi terhadap kapal turunan minyak dengan mengabaikan hukum dan konvensi internasional, khususnya hukum humaniter.
Perdana Menteri Yaman di Sana’a itu juga menyoroti efek bencana dari beberapa organisasi yang beroperasi di Yaman yang mengurangi dukungan dan volume intervensi kemanusiaan mereka. Organisasi-organisasi ini melakukannya ketika tragedi kemanusiaan yang dialami warga Yaman dalam kondisi paling buruk sebagai akibat dari agresi dan pengepungan yang berkelanjutan.
BACA JUGA:
- Yaman Kecam Keputusan PBB yang Hapus Koalisi Saudi dari Daftar Hitam
- PBB Masukkan Arab Saudi Daftar Hitam Pembunuh Anak Yaman
Pertemuan tersebut juga menyinggung tentang kapal tanker minyak, Safer, yang dibiarkan terdampar oleh Arab Saudi sementara di dalamnya berisi sekitar satu setengah juta ton turunan minyak. Ini tentu saja mengancam bencana lingkungan yang akan mempengaruhi Laut Merah jika terjadi kebocoran darinya.
Merea juga membahas upaya tanpa henti yang dilakukan oleh Pemerintahan Kesepakatan Nasional untuk menyelesaikan masalah ini. Pemecahan masalah ini dianggap bertentangan dengan apa yang pihak lain promosikan, yaitu pasukan Pro-Saudi, yang menghalangi kedatangan tim pemeliharaan kapal. (ARN)
Sebar:
