Depok, ARRAHMAHNEWS.COM – Sebagai kota yang tumbuh dalam 20 tahun terakhir, ada beragam masalah di Depok. Ini bukan sekadar kalimat satir, tetapi dalam arti yang sebenarnya.
Permasalahan di Kota Depok ini bisa disebut dalam lintas dimensi, mulai dari tata kota, kemacetan, ketimpangan pembangunan, kurangnya fasilitas publik, hingga perlindungan warga rentan.
BACA JUGA:
- AS Hanya Punya Dua Pilihan, Keluar dari Suriah atau Hadapi Perlawanan
- Trump Selamatkan Putra Mahkota Saudi dari Kasus Pembunuhan Kashoggi
Posisi Depok sebagai penyangga Ibukota ternyata tak berkolerasi dengan solusi yang komprehensif.
Diantaranya, ada satu masalah pelik yang lahir dari abainya pemerintah untuk melindungi warganya, khususnya warga yang rentan. Adalah, sebuah fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi di Depok. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual.
Dan parahnya, di tangan kepemimpinan yang berafiliasi dengan politik-agama tertentu (baca: PKS), kasus seperti itu justru tumbuh dengan subur.
Berdasarkan data dari P2TP2A Depok, selama tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 149 kasus, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, pornografi, penelantaran, trafficking dan KDRT.
Kasus kekerasan pada perempuan paling banyak pada KDRT, yakni 31 kasus. Sedangkan kasus kekerasan pada anak paling banyak pada kasus seksual sejumlah 59 kasus.
BACA JUGA:
Berikutnya, data UPPA Polresta Depok selama tahun 2019 juga menunjukkan hal yang senada. Dalam setahun, laporan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 300 laporan.
Jenis kekerasan yang dilaporkan di antaranya pencabulan anak, persetubuhan anak, eksploitasi anak, diskriminasi anak, penganiayaan anak, KDRT, Perzinahan dan Perkosaan. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada KDRT sebanyak 124 kasus.
Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Depok ini cenderung meningkat. Terlihat pada tahun 2014 silam, ada 244 kasus. Kemudian pada 2016 meningkat menjadi 280 kasus.
Bahkan pada tahun 2018 lalu, Kota Depok menjadi zona merah untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Artinya, Kota Depok menjadi penyumbang terbanyak kasus kekerasan perempuan dan anak diantara seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Pertanyaannya, kok bisa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok bisa menjadi sangat tinggi saat ini?
Padahal, pemimpin kotanya (katanya) terkesan sangat religius dan menggaungkan politik berbasis agama tertentu. Ini menjadi anomali, bukan?
Kalau mau dibedah, tingginya kasus kekerasan tersebut lahir tak lain dari abainya pemerintah untuk melindungi kelompok rentan di masyarakat. Secara spesifik itu adalah perempuan dan anak.
Padahal, perlindungan terhadap kelompok rentan itu adalah amanat konstitusi UUD 1945. Secara spesifik ada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Di sisi lain, “kepemimpinan yang mengedepankan politik seperti saat ini agama (baca: PKS)” nampaknya hanyut dalam pemikiran yang cenderung mengabaikan perempuan dan anak secara struktural. Dengan kata lain, menempatkan perempuan sebagai “pelengkap” saja.
Perempuan dianggap hanya cocok melakukan pekerjaan rumah tangga atau sebagai pencari nafkah tambahan. Oleh karenanya, perempuan selalu ditempatkan secara subordinasi dan mengalami marginalisasi.
BACA JUGA:
- Pertahanan Udara Suriah Cegat Serangan Rudal Israel di Aleppo
- PBB: Senjata Kanada Ikut Picu Agresi di Yaman
Sedangkan dari sisi anak, mereka sangat rentan karena secara fisik dan mental masih dalam proses tumbuh kembang. Sehingga masih sangat rawan menjadi korban kejahatan (perdagangan manusia, eksploitasi seksual/non seksual)
Yang jelas, tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Depok saat ini menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan ala PKS. Mereka pandai berdalil tapi faktanya mengabaikan perlindungan kepada warga yang rentan.
Ini bukan tuduhan yang tendensius, melainkan fakta berdasarkan data. Hal ini juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin Depok ke depan.
Dengan adanya kontestasi politik saat ini, kita berharap bisa mendapatkan pemimpin yang bisa mengedepankan agenda perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok. (ARN)
Penulis: Fantonsena, artikel ini telah tayang di kompasiana.
Sebar:
