PALESTINA, ARRAHMAHNEWS.COM – Di antara ribuan kabel diplomatik AS yang diterbitkan oleh Wikileaks pada tahun 2006-2007, melaporkan pertemuan antara duta besar AS di Manama, Adam Ereli, dan raja Bahrain, Hamad bin-Issa Al Khalifa. Utusan itu berterima kasih kepada penguasa atas upaya yang dilakukan oleh putranya, putra mahkota untuk menjangkau Israel dengan menerbitkan artikel di bawah namanya di sebuah surat kabar Israel yang menjelaskan Inisiatif Perdamaian Arab dan mendesak Israel untuk mendukungnya.
Kabel tersebut mengatakan Raja Hamad bertanya kepada duta besar, apakah dia telah membaca editorial Abdel Bari Atwan yang mengkritik langkah tersebut, yang menurutnya telah diikuti oleh sejumlah artikel kritis lainnya oleh penulis Arab yang telah bergema luas di kalangan rakyat Bahrain.
Baca:
- Hampir 3.500 Warga Palestina Tewas Ditangan Israel Selama Kepemimpinan Netanyahu
- Kushner: Saudi Diantara 6 Negara yang akan Normalisasi dengan Israel
Banyak partai Arab lainnya, tidak terkecuali Otoritas Palestina (PA), jatuh ke perangkap yang dipasang pada saat itu oleh pejabat Barat – termasuk Tony Blair, utusan Kuartet dan perantara dari perjanjian normalisasi saat ini – yang mendesak mereka untuk menulis artikel di Pers Israel untuk menyapa publik Israel secara langsung dan pemerintah sayap kanan. Beberapa dari mereka membayar mahal untuk terjemahan Ibrani dan Inggris dari Inisiatif Perdamaian Arab untuk diterbitkan di berbagai surat kabar Israel sebagai iklan berbayar yang mahal. Semuanya ternyata tipuan. Tujuannya hanya untuk memulai proses normalisasi politik dan media, sedangkan Arab Peace Initiative sendiri ditinggalkan begitu saja.
Sekarang pemerintah Bahrain – yang menjadi tuan rumah konferensi ekonomi yang menetapkan panggung untuk ‘Kesepakatan Abad Ini’ Jared Kushner – telah memulai tindakan normalisasi-gratis terbesar: bertentangan dengan rakyatnya dan konstitusinya. Ini secara resmi telah melepaskan diri dari perjuangan Palestina (mungkin semua tujuan Arab dan Islam) dan pindah dengan tegas ke kamp Israel.
Ini bukan perjanjian damai. Ini adalah pakta militer dan keamanan yang meresmikan aliansi strategis yang menunjuk Benjamin Netanyahu sebagai kepala pelindung Teluk dan Semenanjung Arab.
Dengan memilih untuk berdiri di parit Israel tanpa imbalan, para penguasa Bahrain telah menancapkan belati beracun tidak hanya di punggung perjuangan Palestina tetapi juga di punggung rakyat mereka sendiri, patriot sejati yang selalu mempertahankan komitmen teguh untuk Palestina. Pemerintah mencoba menipu mereka ketika mengklaim (saat mengomentari kesepakatan normalisasi UEA dengan Israel) bahwa mereka tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab dan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Namun baru beberapa hari kemudian terungkap bahwa mereka telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai yang serupa. Menambahkan penghinaan ke orang-orang Bahrain yang mendengar tentang langkah berbahaya pemerintah mereka dari Washington dan Tel Aviv, dari mulut Trump, bukan dari penguasa negara mereka sendiri.
Keluarga penguasa Bahrain dan semua klan penguasa Teluk lainnya salah jika mereka berpikir penandatanganan perjanjian ini akan membuat mereka lebih aman. Yang terjadi justru sebaliknya. Israel hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri ketika ditantang dan tidak dalam posisi untuk memberikan perlindungan yang berarti. Mereka sebaiknya mengingat bagaimana Israel dikalahkan dan dipaksa keluar dari Lebanon Selatan dan Jalur Gaza, serta bagaimana Israel meninggalkan semua klien yang telah berkolaborasi dengannya – yang paling beruntung dari mereka akhirnya menjalankan kios falafel di jalan-jalan belakang Tel. Aviv.
Jika keluarga-keluarga ini takut pada Iran, karena telah jatuh ke dalam kampanye demonisasi Israel-Amerika, mereka harus menyadari bahwa ‘ancaman’ Iran, jika memang ada, hanya dapat meningkat mulai sekarang. Dengan melakukan langkah ini, mereka telah memberi Teheran amunisi politik yang tidak pernah dapat diimpikannya. Mereka juga memberikan kredibilitas tambahan pada tuntutan oposisi Bahrain hanya untuk keadilan, demokrasi dan suara bagaimana negara itu diatur.
Kami tidak mengerti mengapa pemerintah Teluk menandatangani perjanjian yang mereduksi mereka menjadi instrumen hegemoni AS dan Israel serta mengubah wilayah mereka menjadi medan perang masa depan, melawan Iran dan lainnya, di mana mereka tidak memiliki kepentingan nyata. Bergabung dengan aliansi ini akan menjadikan infrastruktur mereka sebagai sasaran rudal Iran dalam perang di masa depan, terutama Bahrain yang hanya berjarak beberapa kilometer di seberang perairan dari daratan Iran.
Baca:
- International Interest: Rudal Iran Neraka Bagi Tentara Amerika
- Wasekjen Hizbullah: Kesepakatan Normalisasi Bongkar Kedok Para Pengkhianat Palestina
Mereka membuat pertaruhan berbahaya dengan menawarkan kepada presiden AS semua hadiah normalisasi ini ketika peluangnya untuk tetap berkuasa setelah pemilu yang akan datang sama sekali tidak terjamin dan sangat tertinggal dalam jajak pendapat. Lebih penting lagi, mayoritas warga Bahrain dari semua keyakinan menolak normalisasi ini dan telah menegaskan kembali (sejauh yang mereka bisa) dukungan abadi untuk Palestina dan perjuangan yang adil untuk mendapatkan kembali tanah yang diduduki oleh Zionis Israel.
Otoritas Bahrain mungkin telah memenangkan persetujuan dari Trump dan Kushner serta Netanyahu. Tapi mereka akan kehilangan rakyat, bahkan lebih dari sebelumnya, bersama dengan rasa hormat kebanyakan orang Arab dan Islam. (ARN)
Sebar:
