Suriah, ARRAHMAHNEWS.COM – Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah menyatakan bahwa “pemerintah Belanda menggunakan Pengadilan Internasional untuk melayani agenda Amerika,” dan menegaskan “pemerintah ini tidak berhak untuk berbicara tentang hak asasi manusia dan penderitaan warga sipil di Suriah”.
Kantor Berita Suriah (SANA) mengutip sumber resmi di Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat mengatakan, “Sekali lagi pemerintah Belanda, yang telah menerima peran sebagai pembantu Amerika Serikat, bersikeras menggunakan Pengadilan Internasional di Den Haag untuk melayani agenda politik tuannya dan menggunakannya sebagai platform untuk melangkahi PBB. Ini jelas secara mencolok melanggar hukum Internasional, atas kewajiban dan komitmennya sebagai negara pusat organisasi internasional.
BACA JUGA:
- Ratu Belanda Tuai Kecaman Pasca Temui Putra Mahkota Saudi
- Komandan Militer Suriah Selamat dari Upaya Pembunuhan di Dara’a
Sumber itu menambahkan, “Pemerintah Belanda tidak memiliki hak untuk berbicara tentang hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil setelah skandal besarnya dihadapan opini publik dan pembayar pajak karena mendukung dan mendanai organisasi bersenjata di Suriah, yang oleh Penuntut Umum Belanda diklasifikasikan sebagai organisasi teroris”.
“Skandal ini, didokumentasikan dalam suara dan gambar, dan yang diakui sendiri oleh Menteri Luar Negeri Belanda, yang saat ini secara tidak benar berbicara tentang hak asasi manusia dan penderitaan warga sipil di Suriah”.
Sumber itu menambahkan bahwa sikap Belanda tidak lain adalah manuver untuk menyamarkan skandal rezim itu dan upaya putus asa untuk mendapatkan apa yang tidak dapat diperolehnya melalui dukungannya terhadap organisasi teroris di Suriah.
BACA JUGA:
- Suku-suku Suriah Kembali Serang Militan Dukungan AS di Timur Deir Ezzor
- Suriah: Pernyataan Trump soal Rencana Pembunuhan Assad Tunjukkan Mental Teroris Washington
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa pemerintah Republik Arab Suriah berhak untuk mengadili semua orang yang telah terlibat dalam mendukung terorisme di Suriah dan meminta negara-negara mitra teroris, baik pemerintah maupun individu, untuk bertanggung jawab penuh atas darah warga sipil dan perusakan infrastruktur serta penjarahan sumber daya alam Suriah.
Pada hari Jumat, Belanda mengungkapkan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengambil tindakan terhadap Suriah di pengadilan tertinggi di PBB atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk penyiksaan dan penggunaan senjata kimia. (ARN)
Sumber: Sana.sy dan Raialyoum.com
Sebar:
