Lebanon, ARRAHMAHNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah pada Selasa (29/09) dengan tegas menolak tuduhan pengkhianatan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengatakan bahwa partai Perlawanan masih berkomitmen pada inisiatif Prancis “tetapi dengan dasar rasa hormat”.
“Apa janji-janji yang tidak ditepati oleh Hizbullah?” ujar Nasrallah membalas Presiden Prancis Emmnuel Macron.
BACA JUGA:
- Nasrallah Undang Media, Buktikan Kebohongan Netanyahu soal Gudang Rudal Hizbullah
- Delegasi Lebanon di PBB: Hizbullah Bagian Tak Terpisahkan dari Lebanon
“Kredibilitas kami dikenal baik oleh teman dan musuh,” ujarnya, menambahkan, “Anda meminta mayoritas parlemen di Lebanon untuk menyerahkan kekuasaan kepada minoritas.”
Ketulusan Hizbullah sudah terkenal, kami bukan bagian dari kelas politik yang korup di Lebanon, tambahnya.
“Tuduhan pengkhianatan Macron tidak dapat diterima, dikutuk,” kata Nasrallah, menambahkan, “Kami menyambut Macron di Lebanon sebagai sekutu dan teman, bukan sebagai pembimbing negara kami.”
Dalam pidato yang disiarkan televisi melalui Al-Manar, Sayyid Nasrallah juga mengklarifikasi pendapat salah terkait dengan pembentukan pemerintahan baru di Lebanon dan inisiatif Paris terkait krisis saat ini, menegaskan bahwa mengecualikan Hizbullah dari mengambil bagian dalam pemerintahan baru adalah “tidak mungkin”.
BACA JUGA:
- Video: Media Buktikan Kebohongan Netanyahu soal Gudang Rudal Hizbullah
- Pakar Keamanan: AS Bangkitkan Teroris ISIS Irak dari Pangkalan Ain Al-Assad
“Beberapa pertemuan diadakan di Pine Palace dan kami telah berulang kali menyuarakan komitmen terhadap inisiatif Prancis,” ujar Nasrallah, menambahkan, “Kami tidak memiliki masalah dalam mencalonkan Saad Hariri untuk jabatan perdana menteri.”
“Hizbullah berusaha memfasilitasi proses pembentukan pemerintahan baru ketika nama Mustofa Adib diedarkan kami tidak menentang,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan dengan mengatakan, “Empat mantan PM (Hariri, Fuad Siniora, Najib Miqati, Tammam Salam) adalah mereka yang menetapkan persyaratan untuk membentuk pemerintahan.”
“Kami bertanya kepada para mantan PM apakah syarat mereka diatur dalam inisiatif Prancis dan jawabannya tidak,” ungkap Nasrallah. (ARN)
Sebar:
