NewsTicker

Inilah cara Amerika Hancurkan Timur Tengah

Inilah cara Amerika Hancurkan Timur Tengah Inilah cara AS Hancurkan Timur Tengah

Timur Tengah, ARRAHMAHNEWS.COM Menurut laporan baru dari Pusat Kebijakan Internasional (CIP), Amerika Serikat terus menjadi pemasok senjata nomor satu di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang memasok 48 persen persenjataan di kawasan.

Jika digabungkan senjata AS dengan sekutu Eropanya, negara-negara Barat juga menyediakan hampir tiga perempat senjata yang digunakan di kawasan.

AS adalah pemasok senjata teratas dengan margin yang luas. Tiga pemasok utama berikutnya adalah Prancis dengan 11 persen, Inggris dengan lima persen, dan Jerman dengan lima persen. Dan penerima utama ekspor senjata? tentu saja Arab Saudi.

BACA JUGA:

Menurut Studi CIP bahwa para pendukung penjualan senjata, menggambarkan penjualan ini seolah sebagai “Kekuatan untuk stabilitas, cara untuk memperkuat aliansi, cara untuk melawan Iran, atau, lebih umum, sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang kecil kemungkinannya membuat konflik.

Sementara para pejabat Amerika Serikat menyerukan adanya ancaman Iran untuk membenarkan penjualan senjata ke negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA, kenyataannya adalah, senjata-senjata ini sebagian besar digunakan untuk membunuh warga sipil di Yaman dan berakhir di tangan kelompok-kelompok teror seperti ISIS dan al-Qaeda.

Selain Yaman, senjata AS telah memicu perang di negara-negara di seluruh kawasan, di Libya, Mesir, Irak, dan Suriah, untuk beberapa nama lain. Laporan tersebut mengatakan senjata AS sering berakhir di tangan rezim-rezim ini dan proxy teror mereka dalam konflik-konflik ini. Dan itu benar sekali.

Tak berlakunya HAM atas penjualan senjata Washington ke rezim Arab hanya menambah keberanian pelanggaran lebih lanjut di kawasan di mana mereka membunuh dan melukai warga sipil atau mencemooh hak-hak rakyat mereka sendiri atas nama keamanan, dan melanggar Hukum Humaniter Internasional dalam tindakan keras yang sebagian besar dipicu oleh transfer senjata AS.

Di sini, rezim brutal seperti Saudi dan Al Khalifa telah menggunakan kontra terorisme sebagai alasan untuk menghancurkan dan menganiaya kritikus, pembangkang damai dan pembela hak asasi manusia. Bahkan ketika banyak pengunjuk rasa telah terbunuh, ditahan dan disiksa, pemerintahan Trump justru  menyetujui lebih banyak kesepakatan senjata dengan Bahrain dan Arab Saudi. Pengabaian yang kurang ajar terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter ini hanya membuat mereka semakin berani dalam tindakan kejam mereka menggunakan dalih ketidakamanan dan terorisme negara.

BACA JUGA:

Lucu, bagaimana para pejabat AS bersikeras bahwa mereka juga terus membahas masalah hak asasi manusia dengan rezim yang bahkan tak kenal pemilihan ini, dan mengklaim mendorong reformasi. Secara historis, hal itu tidak pernah benar-benar terjadi, karena AS sebagian besar menutup mata terhadap pelecehan yang terjadi atas masyarakat Bahrain, melihatnya sebagai bayaran untuk menjadi tuan rumah pangkalan angkatan laut utama di sana. AS juga mengabaikan apa yang dilakukan Saudi di Yaman karena hal itu berdampak buruk bagi bisnis senjata terlarang mereka.

Ini adalah negara di mana bahkan pemerintah AS sendiri mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kekejaman sedang terjadi, namun masih mendorong penjualan senjata ke Saudi. Tidak sulit untuk mengetahui kekejaman dan penyalahgunaan senjata apa yang telah terjadi, atau siapa saja yang telah jadi korbannya. Yang perlu dilakukan AS hanyalah memeriksa berbagai laporan oleh organisasi hak asasi manusia yang secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi di Yaman.

Itu juga belum semuanya. Jika pemerintah AS ingin mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, maka ia harus berhenti menjual senjata ke Al Khalifa dan rezim represif lainnya di Teluk Persia. Mereka juga menghadapi kritik khusus atas penjualan senjata ke Bahrain dan UEA, yang terlibat dalam perang kotor melawan Yaman.

PBB Harus Tegas Batasi Ekspor Senjata AS

Lebih buruk lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memeriksa ekspor senjata AS, apalagi mengatakan kemungkinan senjata Amerika telah digunakan untuk melanggar Hukum Internasional. Rezim Bahrain, dan pada tingkat yang lebih besar, Saudi dan Emirat dituduh membom objek sipil seperti rumah sakit internasional, sekolah, pesta pernikahan dan pabrik makanan di Yaman. Sejauh ini, ribuan orang telah tewas dalam serangan udara yang didukung oleh AS.

Sudah saatnya PBB menyerukan regulasi penjualan senjata di Barat. Badan dunia itu harus mendesak  pemerintah AS untuk memastikan bahwa semua produsen dibuat untuk mempublikasikan rincian lengkap dari kepemilikan dan layanan mereka untuk perdagangan senjata regional. PBB harus memperkenalkan peraturan yang mencegah pemerintah Barat mendukung perdagangan senjata ke rezim yang represif di Teluk Persia.

BACA JUGA:

Untuk tujuan ini, negara-negara anggota PBB harus bekerjasama untuk menuntaskan perjanjian internasional yang mengikat guna mengakhiri penjualan senjata konvensional tanpa aturan. Sebuah pakta dimana Washington telah dipaksa oleh lobi AS yang kuat untuk menolaknya.

Perjanjian tersebut harus menetapkan standar untuk semua transfer semua jenis senjata konvensional. Ini harus menetapkan persyaratan yang mengikat bagi pemerintah Barat untuk meninjau semua kontrak senjata untuk memastikan amunisi tidak akan digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia, tidak melanggar hukum, dan tidak dialihkan secara ilegal ke kelompok teroris.

Suriah, Irak, dan Yaman hanyalah beberapa contoh baru-baru ini di mana dunia menjadi saksi bencana  mengerikan dari perdagangan senjata pimpinan AS yang sembrono. Perjanjian itu seharusnya tidak memberikan jalan bagi para pelanggar hak asasi manusia untuk terus mendapatkan senjata dari Barat.

Selama PBB tetap diam, perang kotor di Yaman, Suriah dan Libya akan terus berlanjut. Amerika Serikat dan sekutunya tidak ada niat untuk membicarakan perdamaian, apalagi berhenti membantu berbagai kelompok teroris dengan dalih memerangi ISIS dan Al-Qaeda atau keamanan regional.

BACA JUGA:

Departemen Luar Negeri AS sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa AS tidak dapat menjamin senjata yang dikirimnya ke rezim-rezim ini tidak akan berakhir di tangan teroris ISIS. Ini adalah posisi resmi yang sama yang dimiliki oleh Central Intelligence Agency dan Pentagon, yang bersama-sama memberikan pelatihan militer dan senjata yang sama kepada militan terkait Al-Qaeda di Suriah dan Libya.

Jelas sudah! Penjualan senjata AS tidak sah dan salah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan hukum internasional dan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Adalah konyol bagi pihak yang berperang untuk mengandalkan ketidakpatuhan Trump terhadap hukum internasional dan otorisasi DK PBB, membuat argumen dengan mengatasnamakan “Keamanan”.

Jika Washington benar-benar serius dalam memerangi terorisme dan membantu memastikan keamanan regional, ada cara-cara cepat yang dapat bisa mereka lakukan, seperti dengan mengakhiri perang palsu melawan teror, dengan mendukung perundingan perdamaian regional, dengan mengakhiri dukungannya untuk proksi-proksi teroris, dan dengan meningkatkan bantuan kepada jutaan warga sipil dan pengungsi yang kehilangan mata pencaharian mereka di seluruh kawasan. (ARN)

Sumber: Farsnews Agency

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: