New York, ARRAHMAHNEWS.COM – Duta Besar Iran untuk PBB memperingatkan kembalinya mentalitas era Perang Dingin, dan menyoroti ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh AS, Israel, dan Arab Saudi terhadap keamanan dunia.
Berbicara pada pertemuan Komite Pertama Majelis Umum PBB (yang juga dikenal sebagai Komite Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional) pada hari Rabu, Majid Takht-Ravanchi mengatakan lingkungan keamanan internasional terus memburuk sebagai akibat dari konflik yang berkepanjangan dan perlombaan senjata.
BACA JUGA:
- Ansarullah Bebaskan 2 Tahanan AS dengan Imbalan Pembebasan 240 Warga Yaman
- Israel Setujui Pembangunan 2.166 Pemukiman Ilegal, Tak Sampai Sebulan Pasca Normalisasi
“Penggunaan ancaman dan penggunaan kekerasan muncul di berbagai belahan dunia. Belanja militer global dan persaingan senjata meningkat, serta ketegangan era Perang Dingin telah kembali ke dunia yang telah tumbuh lebih kompleks. Selain ancaman terus menerus dari WMD (senjata pemusnah massal) serta kebijakan ofensif negara tertentu, ancaman baru termasuk kemungkinan persenjataan dengan kecerdasan buatan, dunia maya, dan luar angkasa sedang bermunculan,” tambahnya.
Utusan Iran lebih lanjut menyebutkan hambatan pelucutan senjata nuklir, termasuk perlombaan modernisasi senjata dan kurangnya kemauan politik oleh negara-negara untuk menolak opsi senjata nuklir.
“Lebih dari 14.000 senjata nuklir, yang menelan biaya $ 100 miliar setiap tahun untuk dimodernisasi, peliharaan dan penyebaran, tetap berada di gudang senjata negara-negara bersenjata nuklir, dan kemungkinan penggunaannya dapat mengakibatkan dampak bencana pada umat manusia dan planet ini. Lima puluh tahun setelah berlakunya NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), dan bertentangan dengan kewajiban yang jelas dari NWS (negara bersenjata nuklir) tentang perlucutan senjata nuklir, komitmen nominal tersebut belum diimplementasikan,” katanya.
Takht-Ravanchi juga memperingatkan bahwa AS, yang merupakan pemegang senjata nuklir terbesar secara global, terus memodernisasi persenjataannya yang luar biasa.
Penarikan Washington dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) serta kurangnya keinginan untuk memperpanjang Perjanjian Awal Baru telah menyebabkan kerusakan besar pada upaya internasional menuju non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir, katanya.
“Baru pada tahun 2019, AS menghabiskan $ 36 miliar untuk persenjataan nuklirnya dan mengkonfirmasi bahwa varian terbaru dari hulu ledak berkekuatan rendah- telah ‘diterjunkan’. Ia menggunakan persenjataan ini untuk mengancam negara-negara non-senjata nuklir lainnya dan secara tidak bertanggung jawab menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir.
Merujuk pada ancaman nuklir Israel terhadap negara-negara Timur Tengah, diplomat Iran tersebut mendesak masyarakat internasional untuk memaksa rezim agar segera bergabung dengan NPT tanpa prasyarat apapun dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dengan pengamanan lingkup penuh.
“Rezim ini adalah satu-satunya penghalang regional untuk pembentukan Zona Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir, proposal pertama yang diprakarsai oleh Iran pada tahun 1974,” katanya.
Selain itu, Takht-Ravanchi memperingatkan terhadap implementasi Perjanjian Perlindungan Komprehensif Arab Saudi yang tidak lengkap dan kolaborasi nuklir Washington-Riyadh.
BACA JUGA:
- China Ngamuk Kapal Perang AS Sekali Lagi Lewati Selat Taiwan
- Iran Upayakan Pemanfaatan 5 Miliar Dolar Dananya di Irak
“Kegagalan untuk menerapkan pengamanan IAEA dapat membuat Arab Saudi menyembunyikan aktivitas nuklir tertentu tanpa tunduk pada inspeksi IAEA. Namun, Washington dilaporkan telah memberikan lampu hijau kepada tujuh perusahaan AS untuk terlibat dengan Riyadh dalam pekerjaan awal tentang tenaga nuklir sebelum kesepakatan apa pun, tanpa kesepakatan sebelumnya untuk menegakkan norma non-proliferasi,” dia menggarisbawahi.
Ekspor senjata AS membuat Timur Tengah tidak stabil
Sementara itu, duta besar Iran untuk PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang aliran senjata konvensional yang terus-menerus ke Timur Tengah yang bergejolak, terutama kawasan Teluk Persia.
“Dalam konteks ini, AS sejauh ini merupakan pengekspor senjata terbesar di dunia ke kawasan tersebut dan Arab Saudi telah menjadi pengimpor senjata terbesar di dunia dalam lima tahun terakhir, dengan peningkatan 192 persen dibandingkan dengan tahun 2009–13. Impor senjata oleh Israel juga naik (354 persen) dalam periode yang sama,” ujarnya.
Takh-Ravanchi juga menegaskan kembali bahwa itu adalah hak kedaulatan negara mana pun untuk memperoleh, memproduksi, mengimpor dan mempertahankan senjata konvensional untuk kebutuhan keamanan yang sah, dengan mengatakan, “Dalam konteks inilah Iran telah berkembang, berdasarkan hukum internasional, sebagai rumahnya kemampuan rudal pertahanan yang tumbuh untuk mencegah ancaman apa pun terhadap negara kita.”
Republik Islam, tegasnya, mengutuk penggunaan senjata kimia oleh siapa pun, kapan pun dan dalam keadaan apa pun.
“Kami sangat mementingkan implementasi penuh CWC (Konvensi Senjata Kimia) dan mendesak AS sebagai satu-satunya pemilik CW untuk mematuhi kewajibannya untuk menghancurkan persenjataan kimianya dan menarik reservasi ke Protokol Jenewa tanpa penundaan lebih lanjut, Pungkasnya. (ARN)
Sebar:
