Iran, ARRAHMAHNEWS.COM – Laporan media sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintahan Trump sedang berjuang untuk menciptakan kondisi yang akan mencegah AS kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran, setelah Joe Biden dinyatakan sebagai presiden AS berikutnya.
Iran akan menanggapi setiap serangan di wilayahnya yang dilakukan oleh AS, juru bicara pemerintah Ali Rabiei menyatakan. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak percaya AS ingin “menyebabkan ketidakamanan di dunia dan kawasan” dengan tindakan cerobohnya.
“Setiap tindakan terhadap bangsa Iran pasti akan menghadapi tanggapan yang menghancurkan”, kata Rabiei.
Baca:
- Takut Perang, AS Batalkan Serang Situs Nuklir Iran
- Sampai Kapan Agresi Bin Salman atas Yaman Berlangsung?
Komentar dari pemerintah Iran muncul di tengah laporan New York Times dan Reuters bahwa Trump mengadakan pertemuan dengan para pembantunya untuk menanyakan apakah mungkin melancarkan serangan ke “situs nuklir Iran” dalam “beberapa minggu mendatang”.
Sementara, Reuters mengutip sumber anonim, bahwa pabrik pengayaan Natanz adalah “situs utama” yang akan menjadi target Trump.
Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller – yang baru-baru ini menggantikan Mark Esper, dan kepala Kepala Staf Gabungan Mark Milley dilaporkan menghadiri pertemuan tersebut.
Menurut kedua laporan tersebut, penasihat Trump mencoba menghalangi POTUS untuk menyerang Iran, karena hanya tinggal dua bulan lagi sampai proyeksi keberangkatannya dari Gedung Putih.
Berita tentang dugaan rencana Trump untuk menyerang Iran didahului oleh laporan lain oleh Axios, yang mengklaim bahwa POTUS juga mempertimbangkan untuk memperkenalkan “banjir” sanksi anti-Iran. Alasan langkah tersebut, adalah untuk mencegah Joe Biden membatalkan penarikan Trump dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. Jika POTUS gagal merebut kemenangan dalam pemilihan presiden dari tangan Demokrat Joe Biden dengan serangkaian tuntutan hukum.
Pemerintahan Trump dilaporkan mengharapkan sanksi baru yang direncanakan menjadi terlalu berbahaya secara politik untuk dicabut, sehingga menggagalkan upaya potensial oleh Biden untuk menegosiasikan kembalinya AS ke JCPOA. Teheran sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan siap untuk merundingkan kesepakatan hanya jika AS mencabut semua sanksi, juga menunjukkan bahwa Washington perlu mengkompensasi negara itu atas kerugian yang dideritanya selama dua tahun terakhir.
Sebuah file foto yang diambil pada 2 Februari 2019 menunjukkan orang-orang Iran mengunjungi pameran persenjataan dan peralatan militer di ibu kota Teheran, yang diselenggarakan pada kesempatan peringatan 40 tahun revolusi Iran. Embargo lama PBB atas penjualan senjata ke dan dari Iran berakhir pada 18 Oktober 2020, sejalan dengan kesepakatan nuklir penting tahun 2015, kata kementerian luar negeri Iran.
Baca: NYT: Dunia Samakan Trump dengan Saddam dan Mussolini
POTUS menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran pada 8 Mei 2018, secara bertahap mengembalikan sanksi terhadap perbankan, perkapalan, dan industri energi negara, meskipun ada kecaman atas tindakan ini oleh para penandatangan yang tersisa, termasuk sekutu AS di Eropa.
Setahun Iran menyatakan bahwa karena tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu lagi, Iran tidak lagi terikat oleh ketentuan JCPOA. Teheran meningkatkan stok bahan bakar nuklirnya di luar batas yang diizinkan, dengan sebagian besar disimpan di pabrik Natanz, yang dilaporkan berusaha diserang oleh Trump. (ARN)
Sebar:
