NewsTicker

Majlis Umum PBB Adopsi 5 Resolusi Anti-Israel

Majlis Umum PBB Adopsi 5 Resolusi Anti-Israel Majlis Umum PBB

New York, ARRAHMAHNEWS.COM Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menyetujui lima resolusi anti-Israeli, yang merupakan bagian dari paket 20 teks pro-Palestina yang diadopsi oleh 193 anggota badan itu dalam sidang tahunan.

Salah satu dokumen, yang disahkan pada Rabu (02/12) itu mengecam pengakuan entitas Zionis atas wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan, sebuah wilayah yang direbut rezim Tel Aviv dari Suriah dalam Perang Enam Hari di tahun 1967 dan dianeksasi empat tahun kemudian  dalam sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas dunia.

BACA JUGA:

Disetujui oleh 88 dibanding 9 suara dengan 62 abstain, resolusi tersebut mendesak entitas ‘Israel’ untuk menarik diri dari “Wilayah pendudukan Golan Suriah ke garis 4 Juni 1967 dalam implementasi resolusi Dewan Keamanan yang relevan”.

Ia juga menegaskan bahwa aneksasi sepihak rezim Zionis atas wilayah Suriah pada tahun 1981 “merupakan batu sandungan dalam upaya mencapai perdamaian yang adil, komprehensif dan abadi di kawasan”.

Selama beberapa dekade terakhir, ‘Israel’ telah membangun puluhan permukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki yang bertentangan dengan seruan internasional agar rezim menghentikan aktivitas konstruksi di tanah pendudukan.

Damaskus telah berulang kali menegaskan kembali kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan, dengan mengatakan daerah itu harus sepenuhnya dikembalikan kepadanya.

BACA JUGA:

Dalam perubahan besar kebijakan pro-Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada tahun 2019 yang mengakui kendali rezim Zionis atas Golan yang diduduki sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Resolusi kedua, berjudul “Penyelesaian Damai Masalah Palestina”, disetujui 145 berbanding 7 suara, dengan sembilan abstain.

Mereka meminta rezim Tel Aviv untuk menarik diri dari semua wilayah di garis pra-1967 di Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan.

Dokumen tersebut juga menuntut penghentian kegiatan pembangunan permukiman Zionis, berbicara tentang ilegalitas rencana aneksasi, dan memperingatkan entitas pendudukan agar tidak membuat perubahan di Timur al-Quds.

Lebih lanjut, dokumen itu menuntut tanggung jawab rezim pendudukan ‘Israel’ atas berbagai tindakan terhadap rakyat Palestina, termasuk penghancuran rumah mereka di Area C di Tepi Barat.

Tiga resolusi UNGA yang tersisa menegaskan pekerjaan Komite PBB yang beroperasi atas nama Palestina. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: