NewsTicker

Jadi Tersangka Korupsi Bansos Corona, Mensos Juliari Terancam Hukuman Mati

Jadi Tersangka Korupsi Bansos Corona, Mensos Juliari Terancam Hukuman Mati KPK tunjukkan barang bukti kasus korupsi Mensos Juliari P Batubara

Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) terjerat dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) paket sembako untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Kasus ini mengingatkan kembali tentang ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pelaku korupsi bansos Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah mengancam akan memberikan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana, termasuk dana penanganan pandemi Covid-19.

BACA JUGA:

Keterlibatan Juliari P Batubara dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020, memberi kemungkinan Menteri Sosial menjadi pelaku korupsi pertama yang akan dituntut hukuman mati oleh KPK.

 

“Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Ketua KPK Firli di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari, dikutip dari Tribunnews.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020), Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengeluarkan ancaman tersebut.

BACA JUGA:

Firli mengaku bakal menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi dana penanganan bencana.

Tak tangung-tanggung, KPK bakal menjatuhkan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana, termasuk penanganan wabah virus corona (Covid-19).
 Firli menjelaskan landasan utama dalam tuntutan tersebut yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Untuk itu, ia mengingatkan jangan coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam suasana bencana. Maka tidak ada pilihan lain yaitu tuntutannya pidana mati.

KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana,” ujarnya. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: