Riyadh, ARRAHMAHNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud mengklaim bahwa Arab Saudi tidak menentang kemungkinan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Iran, tetapi “larangan permanen” harus diberlakukan terhadap pengayaan uranium Teheran.
Dalam wawancara dengan surat kabar Italia La Repubblica yang diterbitkan pada hari Sabtu, dia mengatakan bahwa Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tidak membahas aktivitas regional Iran.
BACA JUGA:
“Kami berharap bahwa semua masalah yang menjadi perhatian Iran akan ditentang, di antaranya adalah kebutuhan untuk memberlakukan larangan permanen pada pengayaan uranium, dan tidak memungkinkan Iran untuk kembali ke kegiatan ini di masa lalu”.
Iran telah berulang kali mengumumkan program nuklirnya sebagai program sipil eksklusif, tunduk pada pengawasan PBB paling intensif yang pernah ada.
Teheran menandatangani JCPOA pada 2015 dengan enam negara dunia, yang mengarah pada kerja sama erat antara Republik Islam dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Namun, Presiden AS Donald Trump merusak perjanjian dengan meninggalkannya pada Mei 2018 meskipun banyak laporan IAEA tentang kepatuhan penuh Teheran terhadap perjanjian tersebut.
Arab Saudi mendukung penarikan sepihak Trump dari JCPOA dan kampanye “tekanan maksimum” -nya terhadap Iran.
Teheran tetap sepenuhnya mematuhi JCPOA selama satu tahun penuh, menunggu penandatangan bersama untuk memenuhi akhir kesepakatan mereka dengan mengimbangi dampak sanksi Amerika terhadap ekonomi Iran.
BACA JUGA:
- HEBOH! Komandan IRGC Iran Kunjungi Irak
- Jubir JCPOA: Pengayaan Uranium Iran Tidak Melanggar Perjanjian Nuklir
Karena pihak-pihak Eropa gagal melakukannya, Teheran pada Mei 2019 menghentikan sebagian dari komitmen JCPOA berdasarkan Pasal 26 dan 36 dari kesepakatan yang mencakup hak-hak hukum Teheran.
Presiden terpilih AS Joe Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan JCPOA, yang ditandatangani ketika dia menjadi wakil presiden AS di bawah Presiden Barack Obama, jika Iran kembali patuh.
Negara-negara Teluk Persia harus ‘berkonsultasi’ tentang kesepakatan Iran
Selain itu pada hari Sabtu, diplomat tinggi Saudi mengatakan kepada AFP bahwa negara-negara Teluk Persia harus “diajak bicara” jika perjanjian nuklir Iran dihidupkan kembali.
“Pada dasarnya apa yang kami harapkan adalah bahwa kami sepenuhnya berkonsultasi, bahwa kami dan teman-teman regional kami yang lain sepenuhnya dikonsultasikan atas apa yang terjadi dengan negosiasi dengan Iran,” katanya di sela-sela konferensi keamanan di Bahrain Manama.
BACA JUGA:
- Parlemen Iran Loloskan RUU Pengayaan Uranium Hingga 20%
- Rusia Kecam AS atas Penyesatan Informasi Soal Hak Iran Perkaya Uranium
“Satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan adalah melalui konsultasi semacam itu,” tegasnya.
Ditanya apakah pemerintahan Biden berhubungan dengan masalah tersebut, Pangeran Faisal mengatakan belum ada kontak, tetapi “kami siap untuk terlibat dengan pemerintahan Biden begitu mereka menjabat”.
Arab Saudi sendiri dituduh melakukan aktivitas nuklir rahasia di tengah kekhawatiran bahwa kerajaan dapat memproses uranium dan bergerak menuju pengembangan bom atom.
Kembali pada bulan Agustus, Wall Street Journal melaporkan bahwa Arab Saudi, dengan bantuan China, telah membangun fasilitas untuk mengekstraksi kue kuning dari bijih uranium di dekat kota terpencil al-Ula.
New York Times juga mengatakan badan intelijen Amerika telah melihat apa yang tampaknya menjadi situs nuklir yang tidak diumumkan, yang terletak tidak terlalu jauh dari kota al-Uyaynah. (ARN)
Sebar:
