Lebanon, ARRAHMAHNEWS.COM – Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon mengajukan gugatan terhadap mantan menteri kehakiman Ashraf Rifi karena “Fitnah dan hasutan Sektarian” setelah dia menuduh bahwa kelompok populer itu bertanggung jawab atas ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada bulan Agustus lalu.
Pengacara Jihad Othman mengajukan kasus ini ke pengadilan Lebanon pada hari Kamis, dan mengatakan pernyataan terbaru oleh Rifi, yang juga mantan direktur jenderal Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon, mendorong hasutan dan perselisihan sektarian, melemahkan sentimen nasional, memfitnah dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian, TV al-Mayadeen Lebanon melaporkan.
BACA JUGA:
- Putin: AS Provokasi Rusia Kembangkan Senjata Hipersonik
- Komandan IRGC: Senjata Kami Cukup untuk Kalahkan Musuh
Pada 4 Desember, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka akan menuntut tokoh media dan situs web yang tanpa dasar menuduh kelompok itu bertanggung jawab atas ledakan 4 Agustus lalu, yang menewaskan 200 orang, melukai lebih dari 6.000 orang, dan menghancurkan sebagian besar ibu kota Lebanon.
“Tuduhan yang ditujukan pada Hizbullah atas ledakan pelabuhan itu salah dan merupakan ketidakadilan yang nyata,” kata anggota parlemen Hizbullah Ibrahim al-Moussawi pada saat itu.
Gerakan perlawanan telah mengajukan tuntutan hukum terhadap mantan anggota parlemen Fares Souaid dan situs web yang berafiliasi dengan partai Christian Lebanese Forces atas tuduhan tersebut, katanya.
Berbicara kepada wartawan di luar pengadilan di Beirut, Moussawi menyoroti bahwa gerakan perlawanan Lebanon akan mengajukan lebih banyak tuntutan hukum di masa depan.
BACA JUGA:
“Kami telah menugaskan sekelompok pengacara untuk mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk mengejar semua orang yang telah melakukan penipuan, pemalsuan, fitnah dan tuduhan palsu,” katanya.
Investigasi terhadap ledakan yang dilakukan oleh otoritas Lebanon telah menyebabkan penangkapan 25 orang, termasuk pejabat pelabuhan dan bea cukai.
Awal bulan ini, hakim Fadi Sawan mendakwa Perdana Menteri Hassan Diab, mantan menteri pekerjaan umum Ghazi Zaeiter dan Youssef Fenianos serta mantan Menteri Keuangan Ali Hasan Khalil atas kelalaian sehubungan dengan ledakan pelabuhan Beirut. (ARN)
Sebar:
