Amerika Serikat, ARRAHMAHNEWS.COM – Pasukan Pengawal Nasional AS telah diaktifkan di Washington, DC, di mana pendukung Presiden AS Donald Trump akan menantang kemenangan electoral college mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Demonstrasi pro-Trump yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu akan membutuhkan sekitar 340 personel untuk diaktifkan di kota dari 5 hingga 7 Januari.
“Penjaga ibukota juga akan mendukung Layanan Manajemen Kebakaran dan Darurat DC dengan personel Tim Dukungan Sipil yang terlatih khusus. Pengawal bersiap untuk menanggapi penambahan misi utama, jika diperlukan personel tambahan, “kata Pengawal Nasional DC pada hari Senin.
Baca: Jenderal Flynn: Gunakan Kekuatan Militer Trump Bisa Paksa Pemilu Ulang
Walikota Washington Muriel Bowser meminta bantuan tambahan dalam menangani dampak penolakan Trump untuk mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden 2020, bersama dengan Badan Keamanan Dalam Negeri dan Manajemen Darurat DC.
Meski Joe Biden telah didaulat sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump dan pendukungnya yang masih tak mau menerima kekalahan berencana akan mengadakan demo besar-besaran pada 6 Januari mendatang, beberapa saat sebelum Biden dilantik.
Mengutip akun Twitter resmi Trump,@realDonaldTrump, presiden yang juga taipan properti New York itu mengunggah video ajakan untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Ia mengatakan aksi yang akan diadakan di Washington DC itu mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah.
“(Demonstrasi) ini mungkin menjadi acara yang paling besar dalam sejarah Washington DC. Jadilah bagian dari sejarah. Ikutilah aksi pada 6 Januari di Lingkar Gedung Putih, tibalah sebelum jam 9 pagi,” bunyi pernyataan yang dibuat dalam video 30 detik itu.
Baca: Trump Tolak Tinggalkan Gedung Putih Bahkan Saat Pelantikan Joe Biden
Sebelumnya, Trump juga beberapa kali berupaya menjegal kemenangan Biden. Beberapa waktu lalu kabarnya Trump bahkan ingin mengadakan darurat militer dan menginvestigasi lebih lanjut mengenai potensi kecurangan yang dilakukan rivalnya dari Partai Demokrat itu.
Selain itu, kuasa hukumnya juga beberapa kali berkeliling ke beberapa negara bagian untuk mengadakan tuntutan hukum. Namun semuanya gagal. (ARN)
Sebar:
