NewsTicker

Diduga Sebar Berita Bohong dan Asusila, Muannas Aidid Desak Polisi Periksa Fadli Zon

Diduga Sebar Berita Bohong dan Asusila, Muannas Aidid Desak Polisi Periksa Fadli Zon Cuitan Muannas Alaidid, Cyber Indonesia

Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga pengacara dan juga Ketua Cyber Indonesia, Muannas Aladadid kembali menyerang anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon di media sosial.

Muannas meminta polisi memeriksa Fadli Zon atas dugaan menyebarkan konten asusila dan berita bohong. Muannas menyebut Fadli Zon diduga menyebarkan berita bohong karena pernah mengaku mengelola sendiri akun Twitter pribadinya.

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, sosok politisi Partai Gerindra, Fadli Zon trending di Twitter semenjak Rabu (6/1/221) kemarin hingga Kamis hari ini.

Fadli Zon dituding sempat menyukai sebuah konten dewasa. Trendingnya Fadli Zon pun beriringan dengan Menteri Sosial Risma yang dituding melakukan ‘drama’ saat bertemu tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin. Sejumlah netizen juga telah meng-capture like postingan tak senonoh yang disebut-sebut dilakukan akun Twitter Fadli Zon itu.

Diduga Sebar Berita Bohong dan Asusila, Muannas Aidid Desak Polisi Periksa Fadli Zon

Cuitan Muannas Alaidid, Cyber Indonesia

Fadli Zon menjadi bahan olok-olok lantaran dituding menyukai akun yang menyajikan konten porno. Warganet meledek Fadli Zon habis-habisan. Fadli Zon pun kemudian membuat klarifikasi. Fadli melihat keanehan saat akun miliknya disebut menyukai konten dewasa.

Sebab, ia dan admin mengaku selalu memblokir konten dewasa yang muncul. Meski demikian, Fadli Zon tidak menampik kemungkinan jika salah satu adminnya lalai.

“Saya dan tim Admin sudah cek keanehan akun twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like situs tak senonoh, yang ada selalu blokir. Mungkin saja ada kelalaian staf ketika blokir,” tulis Fadli Zon di akun Twitternya, Kamis (7/1/2021).

BACA JUGA:

Atas kejadian itu, Fadli Zon mengaku sudah menegur adminnya atas insiden tersebut.

“Sudah saya tegur dan evaluasi,” jelasnya.

Fadli Zon menjelaskan bahwa akun miliknya dikelola oleh empat orang admin. Fadli Zon mengungkapkan, beberapa hari terakhir ada upaya peretasan terhadap akun Twitter miliknya. Beberapa kali, terang Fadli Zon, admin melaporkan kepada dirinya ada upaya untuk mengganti pasword.

“Sekaligus bersih-bersih dara banyak akun anonim tak jelas, juga reset kembali password. Dua hari kmrin, Tim Admin juga menerima beberap anotifikasi ada upaya login dan retas menggunakan perangkat lain. Akun ini dikelola oleh saya dan tim admin 4 orang,” terang Fadli Zon.

“Tidak hanya tuduhan menyebarkan dugaan konten asusila yang dilakukan oleh pemilik akun twitter @fadlizon tetapi dugaan menyebarkan berita bohong,” kata Muannas dikutip dari akun Twitter pribadinya, @muannas_alaidid, Jumat (8/1). Muannas mengatakan Fadli Zon sebagai pejabat negara tidak boleh diistimewakan. Sebab ia digaji oleh rakyat. “Kali ini mesti ditindak, jangan pejabat negara yang digaji dari duit rakyat selalu diistimewakan @DivHumas_Polri,” kata Muannas.

Menurut Muannas Aladadid, kasus ini bukan delik aduan. Polisi bisa langsung memprosesnya meskipun tak ada yang melaporkan politisi Gerindra itu.

“Saya setuju mesti ada proses hukum Ps. 27 (1) Jo. Ps. 45 (1) UU ITE ancaman 6 tahun penjara terhadap pemilik akun twitter @fadlizon atas dugaan penyebaran konten asusila dan terhadapnya dapat dilakukan penahanan. Ini bukan delik aduan, dilaporkan/tidak harus diproses @DivHumas_Polri,” kata Muannas.

Sebagai angota DPR, kata Muannas Aladadid, seharusnya Fadli Zon menjaga akhlak dan moral.

“Karena Pak @fadlizon ini pejabat publik dan sebagai dewan, maka akhlak & moral menjadi penting, tidak cukup klarifikasi apalagi ada tunjangan komunikasi intensif yang dibiayai dari uang rakyat besarannya untuk tahun 2017 saja Rp15.554.000/bulan menurut Forum Tunjangan Tranparansi untuk Anggaran,” kata Muannas.

Dikatakan Muannas, Fadli Zon adalah pejabat negara yang dibiayai dari uang rakyat.

“Masyarakat berhak tahu moral dan akhlak pejabat negaranya, justru menjadi penting karena dewan itu mewakili dan mengurus kepentingan orang banyak, jangan kalau rakyat kecil penyebar video gisel ditindak, pejabat tidak. Sangat lukai rasa keadilan,” imbuh Muannas. (ARN)

Sumber: PojokSatu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: