NewsTicker

Eks HTI Ikut Pemilu, Gus Nadir: Sistem Demokrasi Itu Kafir

Terkait hak ikut pemilu untuk eks HTI, Gus Nadir dengan santai menanggapi dengan menagtakan bahwa pemilu itu sistem demokrasi, yang menurut kalian (HTI) adalah thogut dan kufur.

Eks HTI Ikut Pemilu, Gus Nadir: Sistem Demokrasi Itu Kafir Mantan jubir HTI Ismail Yusanto

Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM Mantan jubir HTI Ismail Yusanto melontarkan kritik terkait larangan eks anggota HTI menjadi calon presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam draf RUU Pemilu. Lebih jauh ia menegaskan bahwa aturan itu melanggar hak politik warga negara.

“Ketentuan dalam draf RUU Pemilu itu jelas telah melampaui batas, bahkan boleh disebut melanggar ketentuan terkait hak politik warga negara”, ujar Ismail Yusanto.

BACA JUGA:

Terkait hak ikut pemilu untuk eks HTI, Gus Nadir dengan santai menanggapi dengan menagtakan bahwa pemilu itu sistem demokrasi, yang menurut kalian (HTI) adalah thogut dan kufur.

Eks HTI Ikut Pemilu, Gus Nadir: Sistem Demokrasi Itu Kafir

Mantan jubir HTI Ismail Yusanto

 

“Lha masak ente mau ikut pemilu? Bukannya bagi ente pemilu di sistem demokrasi itu thoghut dan kufur?,” tulis Gus Nadir di akun Twitter-nya.

Ismail Yusanto, mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia nampaknya tidak konsisten dengan ucapan dan keyakinannya sendiri.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Ismail Yusanto menyebut demokrasi adalah sistem yang bukan berasal dari Islam, atau yang ia sebut kafir.

“Kafir, itu berarti bukan Islam, (istilah) biasa aja,” ujar Ismail Yusanto sebagaimana yang dilansir Tribunenews pada 2017 lalu.

Menurut akun @Lady_Zeebo pernyataan petinggi HTI ini menunjukkan ketidakkonsistensiannya terhadap apa yang ia yakini, dan menegaskan bahwa taqiyah (sikap berpura-pura) menurut keyakinan dia adalah kemunafikan, dan dia berpura-pura menerima demokrasi.

HTI adalah organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomer 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 7 tahun 2013 tentang Ormas. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: