NewsTicker

DK PBB Tidak Mengambil Tindakan atas Kudeta di Myanmar

Pertemuan darurat yang digelar Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (02/02) tentang kudeta Myanmar, untuk memastikan bahwa "Demokrasi segera dipulihkan" di negara Asia Tenggara itu, gagal mencapai kesepakatan.

DK PBB Tidak Mengambil Tindakan atas Kudeta di Myanmar Kudeta Militer di Negara Myanmar

New York, ARRAHMAHNEWS.COMPertemuan darurat yang digelar Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (02/02) tentang kudeta Myanmar, untuk memastikan bahwa “Demokrasi segera dipulihkan” di negara Asia Tenggara itu, gagal mencapai kesepakatan.

Christine Schraner Burgener, duta besar Myanmar yang saat ini berada di Eropa, mengutuk keras pengambilalihan pemerintah oleh militer dan mengatakan dewan harus “secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar” dan memastikan negara “tidak mundur ke dalam isolasi”.

BACA JUGA:

Laporan AP dengan mengutip keterangan para diplomat yang tak ingin disebutkan namanya mengingat sidang digelar secara tertutup, mengatakan bahwa pemulihan demokrasi adalah elemen kunci dari draft pernyataan yang disiapkan dewan untuk dirilis ke media setelah pertemuan tertutup, bersama dengan kecaman atas tindakan militer dan seruan untuk segera membebaskan semua yang ditahan.

DK PBB Tidak Mengambil Tindakan atas Kudeta di Myanmar

Kudeta Militer di Negara Myanmar

Tetapi pernyataan itu tidak jadi dikeluarkan karena membutuhkan dukungan dari semua 15 anggota dewan dan misi PBB, sementara China dan Rusia mengatakan mereka perlu mengirimkannya ke ibukota mereka untuk ditinjau. China memiliki hubungan dekat dengan Myanmar.

BACA JUGA:

Kepada dewan, Schraner Burgener mengatakan bahwa pernyataan keadaan darurat militer Myanmar dan penahanan para pemimpin tertinggi termasuk Aung San Suu Kyi dan puluhan anggota parlemen dan pejabat sipil tepat ketika sesi parlemen baru (negara itu) akan dibuka pada Senin adalah “Mengejutkan dan mengagetkan”.

Militer sebelumnya mengatakan bahwa perebutan kekuasaan itu diperlukan karena pemerintah tidak bertindak atas klaim kecurangan dalam pemilihan November di mana partai Suu Kyi memenangkan mayoritas kursi.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, presiden dewan saat ini, mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa pada sesi virtual itu para duta besar menyuarakan keprihatinan internasional yang luas tentang tindakan militer tersebut. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: