PBB Desak Militer Myanmar Bebaskan Tokoh Politik yang Ditahan
Bahasa dalam pernyataan itu yang lebih lembut daripada yang awalnya dirancang oleh Inggris dan tidak menyebutkan kudeta tampaknya dibuat untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia
New York, ARRAHMAHNEWS.COM – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak militer Myanmar membebaskan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan dan menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat, meski tidak megeluarkan kecaman atas kudeta minggu ini.
Sementara itu penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta yang dapat mencakup beberapa sanksi.
BACA JUGA:
- China Tolak Tuduhan Terlibat Kudeta Militer Myanmar
- DK PBB Tidak Mengambil Tindakan atas Kudeta di Myanmar
Transisi Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi tergelincir pada hari Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan, menuduh ketidakberesan dalam pemilihan November lalu dimana partai Aung San Suu Kyi menang telak.

Aung San Suu Kyi
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang sebagaimana dikutip CNA, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh konsensus pada hari Kamis bahwa mereka “menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum”.
BACA JUGA:
Bahasa dalam pernyataan itu yang lebih lembut daripada yang awalnya dirancang oleh Inggris dan tidak menyebutkan kudeta tampaknya dibuat untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang disebut-sebut melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan. China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar. (ARN)