Inggris Tolak Tangguhkan Ekspor Senjata ke Arab Saudi
Pemerintah Inggris menolak seruan untuk mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi dan membawa kebijakannya ke Kerajaan Teluk itu sejalan dengan sekutu utamanya, AS. Pemerintahan baru Presiden Joe Biden menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh dan Uni Emirat Arab karena kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan kejahatan perang di Yaman.
Pegiat hak asasi manusia memprotes penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi di London, Inggris pada 11 Juli 2016
London, ARRAHMAHNEWS.COM – Pemerintah Inggris menolak seruan untuk mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi dan membawa kebijakannya ke Kerajaan Teluk itu sejalan dengan sekutu utamanya, AS. Pemerintahan baru Presiden Joe Biden menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh dan Uni Emirat Arab karena kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan kejahatan perang di Yaman.
Berbicara di Commons kemarin, Tobias Ellwood, ketua Konservatif dari komite pertahanan, mendesak Inggris untuk menyelaraskan dirinya sepenuhnya dengan sekutu keamanan terdekatnya dan mengakhiri ekspor senjata serupa yang terkait dengan perang. Menyebut bahwa langkah AS sangat disambut dan merupakan ujian besar pertama untuk Inggris dalam peran globalnya, menekankan bahwa penangguhan penjualan senjata AS diperlukan untuk menciptakan kondisi untuk perundingan damai.
BACA JUGA:
- Inggris Panik AS Bekukan Penjualan Senjata ke Saudi
- Yaman: Senjata AS-Inggris Tak Bisa Lindungi Rezim Penjajah Saudi
“Keputusan yang diambil AS tentang masalah penjualan senjata adalah keputusan untuk AS. Inggris mengambil tanggung jawab ekspor senjatanya sendiri dengan sangat serius, dan kami terus menilai semua lisensi ekspor senjata sesuai dengan kriteria perizinan yang ketat”, ujar James Cleverly, Menteri Luar Negeri Inggris Raya, menolak seruan untuk mengakhiri penjualan senjata ke Riyadh, dengan cerdik berargumen bahwa lisensi penjualan senjata Inggris dikeluarkan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa lisensi tersebut tidak mengarah pada pelanggaran hukum humaniter.
Pegiat hak asasi manusia memprotes penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi di London, Inggris pada 11 Juli 2016
Dalam laporan MEMO pada Selasa (09/02) Menteri Luar Negeri Bayangan Lisa Nandy mengatakan bahwa Inggris masih terlibat dalam perang yang dipimpin Saudi di Yaman. Perdagangan senjata Inggris dan dukungan teknis menopang perang di Yaman… bahwa keputusan AS tentang penjualan senjata telah secara berbahaya membuat Inggris keluar dengan sekutu kami dan semakin terisolasi.
BACA JUGA:
- Tentara Inggris Keturunan Yaman Protes Penjualan Senjata negaranya ke Saudi
- Inggris Terus Jual Senjata ke Arab Saudi Meski Langgar Hukum
Dia juga mempertanyakan kemampuan Inggris menjalankan peran sebagai “Pemegang pena” PBB dengan kengototannya untuk menjual senjata ke Saudi. Peran pemegang pena dalam sistem PBB termasuk memimpin negosiasi dan menyusun undang-undang. “Inggris tidak bisa menjadi pembawa damai sekaligus pedagang senjata dalam konflik ini,” kata Nandy menunjuk pada kontradiksi yang tampak dalam kebijakan Inggris.
Antara 2010 dan 2019, 40 persen ekspor senjata Inggris dikirim ke Arab Saudi. Menurut kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris, Campaign Against Arms Trade (CAAT), senjata senilai 11 miliar Euro (15,5 miliar dolar) telah dijual oleh Inggris ke Riyadh sejak tahun 2008. Peningkatan terbesar dalam ekspor senjata terjadi pada tahun 2015 pada awal Kampanye yang dipimpin Saudi di Yaman. (ARN)
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Arrahmahnews
