Amerika, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden AS Joe Biden membalikkan dua langkah yang diadopsi oleh pendahulunya Donald Trump terhadap Iran dan menawarkan untuk bergabung kembali dengan JCPOA perjanjian nuklir yang ditinggalkan Washington lebih dari dua tahun lalu.
Dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB atas nama Biden, penjabat Duta Besar AS Richard Mills mengatakan Amerika Serikat “dengan ini menarik” tiga surat dari pemerintahan Trump yang berpuncak pada 19 September bahwa AS telah memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Republik Islam.
BACA JUGA:
- UEA dan Israel Bangun Basis Mata-mata di Pulau Socotra
- Hizbullah Rilis Video Pangkalan dan Fasilitas Militer Israel
Dalam surat yang diperoleh The Associated Press, Mills mengatakan bahwa tindakan sanksi dihentikan dalam resolusi dewan 2015 yang mendukung kesepakatan nuklir – yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) – dengan enam kekuatan besar, tetapi dipulihkan oleh Trump pada September.”
Pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan yang didukung PBB.
Joe Biden, Presiden AS
Setahun setelah penarikan AS, Republik Islam memulai serangkaian tindakan balasan yang membuatnya menangguhkan komitmennya terhadap JCPOA secara bertahap dan melalui banyak langkah karena sekutu akan mempertahankan non-komitmen mereka terhadap kesepakatan tersebut.
Keputusan oleh pemerintahan Trump untuk meminta ketentuan dalam resolusi dewan tahun 2015 yang memungkinkan “snapback” sanksi karena Iran berada dalam “kinerja yang tidak signifikan” dengan kewajibannya di bawah perjanjian tersebut diabaikan oleh Dewan Keamanan dan dunia.
Mayoritas anggota dewan yang beranggotakan 15 negara itu menggambarkan tindakan Trump ilegal, dengan alasan AS bukan lagi anggota JCPOA.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran seperti yang diminta Washington sampai dia mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan.
Sementara itu, Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri, pada hari Kamis, mengatakan pemerintahan Biden bersedia bertemu dengan para pejabat Iran dan kekuatan dunia lainnya yang terlibat dalam negosiasi kesepakatan nuklir.
Price mengatakan Washington “akan menerima undangan” dari diplomat tertinggi Uni Eropa untuk menghadiri pertemuan yang bertujuan “untuk membahas jalan diplomatik ke depan tentang program nuklir Iran.”
BACA JUGA:
- Guardian: Joe Biden “Tendang” MbS dari Suksesi Kerajaan Saudi
- Setelah Satu Bulan Menjabat, Biden Akhirnya Telepon Netanyahu
Sejauh ini, belum ada pertemuan yang diatur, tetapi komisaris tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, telah menyatakan kesediaan untuk mengundang para pihak untuk terlibat dalam pembicaraan.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan pada hari Kamis bahwa Washington akan diwakili pada pertemuan itu oleh utusan khusus Biden untuk Iran, Rob Malley.
Sementara itu, Partai Republik, yang menekan pemerintahan Biden untuk mempertahankan sanksi AS terhadap Iran, dengan cepat mengkritik pengumuman Kamis.
“Ini menyangkut pemerintahan Biden yang sudah membuat konsesi dalam upaya nyata untuk memasukkan kembali kesepakatan Iran yang cacat,” kata Rep. Michael McCaul, pejabat Partai Republik di Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Sesaat sebelum pernyataan Price, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta para pemimpin Eropa untuk mendorong AS mencabut sanksi.
“Alih-alih menyesatkan & membebani Iran,” tulis Zarif di akun Twitternya, UE harus “menuntut diakhirinya warisan #EconomicTerrorism melawan Iran oleh Trump.”
“… Hapus penyebabnya jika Anda takut efeknya,” tambahnya. “Kami akan mengikuti ACTION w/action.” (ARN)
Sumber: Press TV
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
