NewsTicker

HRW: Biden Harus Hukum Putra Mahkota Saudi

Yaman, ARRAHMAHNEWS.COM – Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW) mengecam Presiden AS Joe Biden yang gagal memenuhi janji kampanyenya untuk menghukum Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman atas kejahatan pembunuhan journalis Jamal Khashoggi dan berbagai kejahatan HAM lainnya.

“Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat yang dirilis minggu lalu menambah bukti lebih lanjut tentang apa yang telah lama dicurigai banyak orang, bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, telah menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Namun terlepas dari temuan laporan tersebut, pemerintahan Biden telah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk meminta pertanggungjawaban MBS,” bunyi pernyataan HRW di situs resminya, Kamis (04/03).

Human Rights Watch juga menyebut bahwa organisasi mereka serta 41 organisasi lainnya meminta Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan Global Magnitsky Human Rights Accountability Act pada para pejabat di tingkat tertinggi kepemimpinan Saudi, termasuk MBS.

BACA JUGA:

Sesuai dengan Undang-Undang itu, otoritas AS bisa memberikan sanksi kepada individu asing yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau terlibat dalam korupsi yang signifikan. Pada November 2018, otoritas AS menggunakannya untuk memberikan sanksi kepada 17 pejabat Saudi sehubungan dengan dugaan peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi. Minggu lalu, AS juga mengumumkan pembatasan visa pada 76 orang Saudi tambahan karena mereka “mengancam pembangkang di luar negeri, termasuk [tentang] pembunuhan Khashoggi tetapi tidak terbatas pada itu saja.”

HRW juga menekankan bahwa Otoritas Saudi secara terus menerus dan sistematis menargetkan para pembangkang, menyeret mereka ke pengadilan tanpa proses hukum dengan penyiksaan atas para tahanan.

HRW juga menyinggung kebrutalan MbS di Yaman, atas sejumlah kejahatan perang di negara termiskin di semenanjung Arab tersenut.

“Beberapa pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman merupakan kejahatan perang. Sebagai putra mahkota dan menteri pertahanan, MBS bertindak sebagai penguasa sehari-hari Arab Saudi dengan kendali hampir total atas aparat keamanan dan militer serta urusan ekonomi dan politik,” bunyi pernyataan HRW lebih lanjut.

BACA JUGA:

Laporan intelijen minggu lalu memberikan kesempatan kepada Presiden Biden untuk menunjukkan kepemimpinannya dengan menepati janji HAMnya. Selain kekuasaan yang diberikan berdasarkan Magnitsky Act, Konsolidasi Alokasi Act 2021 akan meminta otoritas AS untuk mengeluarkan larangan masuk pada MBS karena keterlibatan langsungnya dalam “korupsi yang signifikan” dan “pelanggaran berat hak asasi manusia.” Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff dan lainnya telah mendesak Presiden Biden untuk tetap “konsisten” dengan kebijakan hak asasi manusia AS dan mengambil tindakan lebih tegas terhadap MBS. Beberapa anggota Kongres telah menyusun rancangan undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi pada MBS dan lainnya.

“Presiden Biden harus menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari kebijakan luar negerinya. Memberlakukan sanksi dan larangan perjalanan pada MBS dan pejabat Saudi lainnya harus menjadi respons minimum. Pembekuan sementara penjualan senjata AS ke Arab Saudi baru-baru ini juga harus diperpanjang sampai pihak berwenang berhenti melakukan pelanggaran di Yaman dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang telah melakukan atau mengawasi kejahatan perang,” desak HRW lebih lanjut. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: