Amerika, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden AS Joe Biden memberlakukan pembatasan serangan drone terhadap kelompok oposisi di luar medan perang, di mana Amerika Serikat secara resmi berpartisipasi, seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak.
Langkah ini bertentangan dengan pendekatan pendahulunya, Donald Trump, yang mengizinkan penggunaan serangan udara dalam skala besar.
BACA JUGA:
- Heboh, Ini Kata Paus Soal Ayatollah Sistani Saat di Pesawat
- Foto Pangkalan Udara Saudi Hancur Lebur Pasca Dihajar Rudal Yaman
Seorang juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby, mengatakan dalam konferensi pers bahwa setiap serangan yang direncanakan terhadap kelompok ekstremis di luar Afghanistan, Suriah dan Irak akan dirujuk ke Gedung Putih untuk mendapatkan izin sebelum dieksekusi.
Joe Biden, Presiden Amerika
Kirby berbicara tentang “arahan sementara untuk memberikan pandangan komprehensif pada presiden tentang operasi penting.”
Dia menambahkan bahwa arahan itu tidak “permanen”, dan masalah itu tidak berarti “menghentikan” serangan menggunakan drone.
BACA JUGA:
- Tentara Lebanon Tembak Dua Drone Israel di Perbatasan
- Militer Yaman: 22 Serangan Drone dan Rudal Hantam Berbagai Target Vital Saudi
Mantan Presiden AS Donald Trump, sejak awal masa jabatan kepresidenannya pada tahun 2016, telah mendelegasikan kekuasaan untuk mengelola operasi militer terhadap kelompok anti-AS yang telah ditangani secara pribadi oleh pendahulunya Barack Obama kepada komandan militernya, dan menegaskan “kepercayaannya pada mereka.”
Sejak Trump berkuasa, serangan drone telah berlipat ganda dari 11 operasi di Somalia pada 2015 menjadi 64 operasi pada 2019, menurut organisasi khusus Airwars.
Terlepas dari pernyataan militer bahwa serangan itu “tepat sasaran”, namun organisasi non-pemerintah menganggap mereka bertanggung jawab atas kematian warga sipil. (ARN)
Sumber: FNA
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
