NewsTicker

Lawan Dominasi AS, 17 Negara Bentuk Koalisi Internasional Pembela Piagam PBB

Langkah Kelompok ini dapat digambarkan sebagai salah satu instrumen terpenting kerja sama internasional dalam aspek diplomatik untuk melawan dominasi AS

PBB, ARRAHMAHNEWS.COM – China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan beberapa negara lain telah membentuk koalisi Internasional untuk membela Piagam PBB, menentang penggunaan secara ilegal kekautanan AS.

Koalisi yang dinamai Kelompok Sahabat Pembela Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations) ini juga mencakup Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Saint Vincent, dan Grenadines, Suriah, Venezuela, dan Palestina.

Menurut laporan Al-Mayadeen pada Sabtu (13/03), langkah Kelompok yang dipimpin oleh negara-negara paling terkemuka yang terkena sanksi ekonomi dan politik AS ini, dapat digambarkan sebagai salah satu instrumen terpenting kerja sama internasional dalam aspek diplomatik untuk menghadapi penggunaan ilegal kekuatan Amerika. AS memaksakan penggunaan kekuatannya secara ilegal untuk memastikan kelanjutan hegemoni atas negara-negara berkembang.

BACA JUGA:

Catatan konsep kelompok ini, yang diperoleh Newsweek pada 10 Maret, mengatakan kelompok itu “akan berusaha untuk melestarikan, mempromosikan dan mempertahankan kelaziman dan validitas Piagam PBB.”

Kelompok tersebut mengatakan bahwa piagam, yang pertama kali ditandatangani selama bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, hari ini “memiliki nilai dan relevansi yang diperbarui dan bahkan lebih penting, terutama di tengah pandemi COVID-19, sambil menyediakan platform untuk, antara lain: mempromosikan prevalensi legalitas atas penggunaan kekuatan dan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan kemungkinan inisiatif bersama untuk mendorong penghormatan terhadap tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.

BACA JUGA:

Sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah AS selama beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi banyak negara. Sanksi telah berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan kehidupan warganya di Venezuela, Kuba, Iran dan Suriah, karena menghalangi penyediaan kebutuhan kemanusiaan, membahayakan kehidupan warga karena kondisi ekonomi yang terus memburuk.

Kelompok ini menyerukan dialog, toleransi, dan solidaritas. Menambahkan ini adalah inti dari hubungan internasional dan hidup berdampingan secara damai di antara negara-negara adalah sesuatu yang penting.

Penggunaan sanksi dan penarikan diri Amerika Serikat yang berlebihan dari perjanjian internasional selama era mantan Presiden Donald Trump tampaknya dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Bulan-bulan pertama pemerintahan Biden telah menunjukkan bahwa hal itu memang benar. Biden tidak meninggalkan eksploitasi superioritas AS. AS masih menggunakan sanksi ekonomi dan militer untuk memaksakan kebijakannya pada negara lain, termasuk negara-negara besar dan mitra di Dewan Keamanan PBB, seperti China dan Rusia.

Rabu lalu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menjelaskan di depan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan bahwa negaranya “tidak akan membuat konsesi atau mencabut sanksi terhadap Iran” (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: