Rusia: Dewan HAM PBB Jadi Alat Politik Beberapa Negara

Rusia, ARRAHMAHNEWS.COMSejumlah negara telah mengubah Dewan Hak Asasi Manusia PBB menjadi instrumen untuk mencapai tujuan oportunistik mereka. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin mengatakan hal ini kepada TASS pada Jum’at (02/04) dalam sebuah wawancara.

Ia menekankan bahwa sidang ke-46 UNHRC yang baru saja berakhir di Jenewa secara grafis menunjukkan bahwa Dewan telah digunakan oleh beberapa negara sebagai alat untuk mencapai tujuan oportunistik mereka.

BACA JUGA:

“Dialog hak asasi manusia sebenarnya telah diubah menjadi monolog oleh satu kelompok negara, yang memposisikan diri sebagai “yang terpilih “dan” yang benar”.

Mereka menggunakan debat HRC secara eksklusif untuk mencoreng, mendiskreditkan, dan mendelegitimasi pemerintahan yang sah, membenarkan pandangan mereka tentang tindakan koersif sepihak yang melanggar hukum internasional dengan tujuan mengisolasi beberapa negara, menimbulkan ketidakpuasan internal dan menggulingkan pemerintah di negara-negara itu,” katanya.

Des 2, 2021
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin

Vershinin mengingatkan bahwa Rusia tahun ini mendapatkan kembali status anggota penuh UNHRC setelah dipilih dengan suara mayoritas mutlak di Majelis Umum PBB. Namun demikian, harapan Rusia untuk kerja konstruktif dengan para mitra di Dewan telah gagal menjadi kenyataan.

“Kami mengharapkan dialog terbuka dan saling menghormati dari mitra kami di Dewan dan sikap konstruktif untuk kegiatan kami. Sayangnya, kembalinya kerja aktif di HRC justru menegaskan perkiraan dan ketakutan terburuk kami,” kata Vershinin.

BACA JUGA:

Ia menjelaskan bahwa beberapa negara tidak hanya melancarkan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar, namun lebih jauh melakukan kebohongan yang mencolok”, dan juga mengabaikan kepentingan serta aspirasi rakyat biasa.

“Pengalaman menunjukkan bahwa sasaran dari para pegiat HAM semu tersebut adalah pemerintah yang cukup berani untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Hasil dari kepedulian pura-pura terhadap HAM tersebut terlihat jelas, yaitu destabilisasi situasi internal, termasuk hasutan, konfrontasi bersenjata, runtuhnya institusi pemerintah, korban sipil dan menghapus generasi,” katanya.

Dan karenanya, sidang UNHRC ke-46 membuat beberapa resolusi yang dipolitisasi. Vershinin menyebutkan di antaranya adalah Belarus, Sri-Lanka, Nikaragua, dan Suriah.

“Meskipun hasil dari sesi yang baru saja selesai secara keseluruhan tidak terlalu positif, namun kami tetap optimis dan berharap bahwa sikap konstruktif dan dialog akan menjadi prinsip integral dari kegiatan HRC. Ini akan kita dorong lebih lanjut,” kata Vershinin. (ARN)

IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: