Amerika Serikat, ARRAHMAHNEWS.COM – Seorang ahli memperingatkan bahwa AS sedang mencoba untuk mengebiri putaran terakhir pembicaraan tentang potensi penarikan pasukan tempurnya dari Irak, mengutip sejarah penolakan Washington untuk berkomitmen pada negosiasi semacam itu sebelumnya.
“Amerika mencoba untuk menghabiskan waktu dan menghindari undang-undang parlemen Irak yang memerintahkan penarikan pasukan mereka,” kata pakar keamanan Irak, Sabah al-Akili kepada Press TV, Sabtu (10/04).
Ia mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah mengadakan negosiasi terus menerus dengan Irak menuju penarikan yang seharusnya dilakukan sejak 2008.
“Pembicaraan tersebut seharusnya berfokus pada peta jalan artikel 21 yang merencanakan penarikan tersebut, tetapi Washington telah menghindari komitmen untuk sebagian besar ketentuan rencana tersebut,” Akili mencatat.
BACA JUGA:
Amerika Serikat digadang-gadang akan menarik semua pasukan tempurnya dari Irak di bawah mantan presiden Barrack Obama. Namun Panglima perang Amerika yang sama, bagaimanapun, membanjiri negara itu dengan pasukan militer sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin Washington lagi pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh.
Kelompok teror itu muncul di tengah kekacauan dan kekerasan sektarian yang diakibatkan oleh intervensi militer pimpinan AS pada tahun 2003.
Pengganti Obama, Donald Trump, menurunkan jumlah pasukan menjadi 2.500 pada 15 Januari. Namun, banyak yang meragukan penarikan tersebut. Menyebutnya sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peluang terpilihnya kembali. Kemungkinan besar penarikan akan dibatalkan oleh Trump jika dia terpilih sebagai presiden lagi.
Pada hari Rabu, dilaporkan bahwa putaran ketiga pembicaraan penarikan telah menghasilkan kesepakatan tentang penugasan kembali pasukan Amerika yang berbasis di Irak ke tempat lain di seluruh dunia, dengan Washington hanya mempertahankan apa yang disebut misi pelatihan di tanah negara itu.
BACA JUGA:
- Dalam Sehari, 5 Konvoi Logistik Militer AS Jadi Sasaran di Irak
- Asa’ib Al-Haq: Keputusan Pengusiran AS dari Irak sudah Bulat
Pengumuman itu muncul setelah tekanan terus-menerus dari banyak faksi Irak, tokoh-tokoh berpengaruh, dan masyarakat umum di negara itu untuk menindaklanjuti undang-undang yang disahkan oleh parlemen awal tahun lalu yang memerintahkan penarikan semua pasukan pimpinan AS.
Undang-undang tersebut disetujui setelah serangan pesawat tak berawak AS menargetkan Baghdad, membunuh komandan senior anti-teror Iran dan Irak, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, dan teman-teman mereka.
Jenderal Soleimani, pejabat anti-terorisme yang paling dihormati di kawasan itu, menjadi martir saat ia melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Irak.
Selain undang-undang parlementer, serangan itu diikuti oleh prosesi pemakaman yang diikuti jutaan orang dan pawai di seluruh Irak sebagai protes terhadap kehadiran dan intervensi agresif Washington di negara Arab tersebut.
Akili berkata, “AS telah meninggalkan pihak Irak dalam semua keadaan yang menuntut dan sulit,” dan memperingatkan bahwa Washington berusaha untuk “menyalahgunakan” kerangka kerja sama strategisnya dengan Baghdad kali ini juga.
BACA JUGA:
- Perlawanan Berlanjut Sampai Pasukan AS Tinggalkan Irak
- Analis: Biden Tingkatkan Kehadiran Militer AS di Irak
Ia memperingatkan bahwa pembicaraan penarikan terakhir telah diikuti oleh pernyataan “kontradiktif” di pihak tim perunding Irak. Ia juga mengatakan seorang pejabat Washington, yang tidak ia sebutkan namanya, juga telah membuat pernyataan kabur pada keseluruhan masalah, mengatakan pasukan tempur Amerika akan berkurang jumlahnya, tetapi pasukan yang tersisa akan ditugaskan untuk “membantu” Baghdad.
Ahli tersebut menyesalkan bahwa tidak ada “angka pasti” tentang jumlah pasukan Amerika saat ini, yang dikerahkan di Irak atau mengenai peralatan mereka, operasi mereka, dan tingkat kendali atas wilayah udara Irak.
Amerika, katanya, melakukan kontrol penuh atas sejumlah pangkalan di Irak barat dan utara, termasuk pangkalan Ain al-Assad dan al-Harir di Wilayah Kurdistan, dan tidak mengizinkan otoritas Irak masuk ke pos-pos terdepan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang terjadi di sana.
“Ini mencerminkan pelanggaran kedaulatan Irak dan ketidakpedulian Washington terhadap pemerintah negara itu,” keluh sang pakar. (ARN)
Sebar:
