HRW: Israel Bersalah atas Kejahatan Apartheid dan Penganiayaan

HRW: Israel Bersalah atas Kejahatan Apartheid dan Penganiayaan
Tentara Israel Tangkap. Warga Palestina

Israel, ARRAHMAHNEWS.COM Lembaga Pengawas HAM (Human Rights Watch) pada hari Selasa (27/04) mengatakan bahwa ‘Israel’ bersalah atas kejahatan internasional apartheid dan penganiayaan karena kebijakan diskriminatif terhadap penduduk asli Palestina di wilayah pendudukan tahun 1948 dan pendudukan tahun 1967.

Kelompok hak asasi manusia terkemuka itu mengeluarkan sebuah laporan setebal 213 halaman, di mana mereka menyaurakan kesamaan suara dengan sejumlah komentator dan kelompok hak asasi manusia soal pendudukan. Mereka melihat konflik yang terjadi bukanlah mengenai sengketa tanah, tetapi ini adalah pendudukan tunggal rezim, di mana penduduk asli Palestina yang berjumlah sekitar setengah penduduk di wilayah pendudukan 1948, Tepi Barat dan Gaza, secara sistematis ditolak hak-hak dasarnya.

BACA JUGA:

Dalam laporannya, HRW juga menyebutkan bahwa penyitaan tanah milik Palestina untuk pemukiman Yahudi merupakan contoh kebijakan kejahatan apartheid dan tindakan penganiayaan. “Di seluruh Israel dan (wilayah Palestina), otoritas Israel berniat mempertahankan dominasi atas Palestina dengan melakukan kontrol atas tanah dan demografi untuk kepentingan orang Yahudi Israel,” kata laporan yang dikutip Quds News Network.

“Atas dasar ini, laporan HRW menyimpulkan bahwa para pejabat Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa kebijakan apartheid dan penganiayaan,” sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Apartheid 1973 dan Statuta Roma 1998.

HRW: Israel Bersalah atas Kejahatan Apartheid dan Penganiayaan
Tentara Israel Tangkap. Warga Palestina

 

‘Israel’ telah mengklaim bahwa penduduk asli Palestina di wilayah yang diduduki pada tahun 1948 menikmati hak sipil penuh. Mereka memandang Gaza, dari mana mereka dipaksa menarik mundur tentara dan pemukim mereka pada tahun 2005 karena perlawanan Palestina, sebagai entitas bermusuhan yang diperintah oleh kelompok perlawanan Islam Hamas. Israel juga menganggap Tepi Barat sebagai wilayah sengketa sesuai negosiasi perdamaian yang runtuh lebih dari satu dekade lalu.

Human Rights Watch memfokuskan laporannya pada definisi apartheid dan penganiayaan yang digunakan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, yang meluncurkan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang Israel bulan lalu.

BACA JUGA:

Mengutip pernyataan publik oleh para pemimpin Israel dan kebijakan resmi, HRW mengatakan bahwa ‘Israel’ telah “menunjukkan niat untuk mempertahankan dominasi Yahudi Israel atas Palestina” di wilayah pendudukan 1948, Tepi Barat dan Gaza, ditambah dengan “penindasan sistematis” dan “tindakan tidak manusiawi”.

“Ketika ketiga elemen ini terjadi bersamaan, itu sama dengan kejahatan apartheid,” bunyi laporan tersebut.

Kelompok itu juga mengutip “pelanggaran berat” di wilayah pendudukan, yang diantaranya adalah penyitaan tanah, penolakan sistematis terhadap izin bangunan, pembongkaran rumah dan sweeping, pembatasan selama puluhan tahun atas kebebasan bergerak dan hak asasi manusia”, dimana semua ini membuktikan tuduhan penganiayaan.

Laporan juga mengutip berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan zionis menjadi mayoritas di wilayah dan tanah yang diduduki di tahun 1948 yang ingin dipertahankannya. Israel juga menerapkan larangan yang membatasi orang-orang Palestina di daerah kantong yang berada di bawah kendali Israel, dengan kebijakan yang mendorong penduduk asli Palestina untuk pergi.

BACA JUGA:

Human Rights Watch mengatakan pemerintah Israel “secara sistematis mendiskriminasi orang-orang Palestina”. Ini adalah yang paling ekstrim di wilayah pendudukan, katanya, termasuk Tepi Barat, yang direbut ‘Israel’ dalam perang enam hari pada tahun 1967. Beberapa ratus ribu pemukim Israel sekarang tinggal di sana sebagai warga negara sementara sekitar 2,7 juta warga Palestina tidak, dan mereka hidup di bawah kekuasaan militer.

Direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan ini bukan sekadar “pendudukan yang melecehkan”. “Kebijakan ini, yang memberikan hak dan hak istimewa yang sama kepada orang Yahudi Israel di mana pun mereka tinggal dan mendiskriminasi warga Palestina dalam berbagai tingkat di mana pun mereka tinggal, mencerminkan kebijakan untuk memberi hak istimewa kepada satu orang dengan mengorbankan orang lain,” kata Roth.

Tahun lalu, kelompok hak asasi yang sama melaporkan bahwa pelanggaran oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya juga merupakan kejahatan apartheid dan penganiayaan. (ARN)

IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS

About Arrahmahnews 30628 Articles
Media Aktual, Tajam dan Terpercaya

Be the first to comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.