Israel, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengejutkan UEA dengan mengumumkan bahwa ia dan Wakil Menteri Luar Negeri Yair Lapid akan mempertimbangkan kembali perjanjian untuk mentransfer minyak dari UEA melalui Eilat karena kerusakan lingkungan.
Pada bulan Juni lalu, Menteri Perlindungan Lingkungan Tamar Zandberg menyerukan pembatalan perjanjian untuk mengangkut minyak Emirat melalui Israel.
BACA JUGA:
- Perlawanan: Misi AS di Irak untuk Lindungi Keamanan Israel
- Militer Lebanon: Israel Lakukan 7 Kali Pelanggaran Udara
Surat kabar Israel Today melaporkan bahwa krisis diplomatik dimulai dengan UEA, setelah Menteri Perlindungan Lingkungan, Tamar Zandberg, yang berasal dari partai Meretz (sayap kiri), menyerukan pembatalan segera perjanjian yang ditandatangani antara perusahaan pipa minyak Ashkelon-Eilat dengan pemerintah UEA untuk mengangkut minyak melalui Israel ke seluruh dunia.
Foto Naftali Bennet dan Penguasa UEA
Di sisi lain, surat kabar itu mengutip para pejabat di Abu Dhabi yang mengatakan “Jika pemerintah membatalkan perjanjian, krisis dapat terjadi dalam hubungan dengan Israel dan stabilitas perjanjian Ibrahim dapat terancam.”
Baik Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel maupun pemerintah UEA tidak mengkonfirmasi informasi ini, yang diterbitkan oleh surat kabar “Israel Today”, yang mendukung mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Tetapi partai sayap kiri Meretz, tempat menteri itu berasal, terkenal karena dukungannya terhadap masalah lingkungan, mengetahui bahwa aktivis lingkungan mengorganisir protes tahun lalu terhadap perjanjian untuk mengangkut minyak dari Emirat melalui Eilat.
BACA JUGA:
- Mengapa Bennett Ancam Akan Lancarkan Perang di Gaza dan Lebanon?
- Inilah Kebijakan Biadab Terbaru PM Israel di Palestina
Surat kabar itu mengatakan, “Kesepakatan itu terungkap dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Israel Broadcasting Corporation, dan Menteri Perlindungan Lingkungan yang akan keluar, Gila Gamliel, yang mulai menyerukan agar kesepakatan itu dibatalkan setelah hasil penyelidikan, dan Menteri Zandberg mengadopsi kebijakannya.”
Surat kabar itu mengutip seorang pejabat Emirat, yang namanya tidak dipublikasikan, yang mengatakan bahwa Tel Aviv telah memberi tahu Abu Dhabi bahwa mengubah pemerintahan tidak akan merusak kesepakatan.
Tetapi pejabat Emirat menuduh Menteri Zandberg “berniat untuk menghancurkan perjanjian itu.” Surat kabar itu juga menunjukkan bahwa kantor menteri Israel tidak menanggapi pertanyaannya. (ARN)
Sumber: WatanSerb
IKUTI TELEGRAM ARRAHMAHNEWS
Sebar:
