Baghdad, ARRAHMAHNEWS.COM – Seorang pemimpin Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, yang lebih dikenal dengan Hashd al-Sha’abi, mengatakan kamera termal yang dipasang di provinsi Salahuddin telah merekam helikopter militer AS yang memindahkan teroris ISIS ke berbagai lokasi di seluruh negeri.
“Amerika Serikat tidak serius menarik pasukannya dari Irak. Kehadiran pasukan AS menunjukkan bahwa pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh otoritas Irak dan rekan-rekan Amerika, salah dan menyesatkan,” kata Qassem al-Kuraiti kepada TV al-Ahad dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Sabtu.
Baca:
- AS Bangun Pangkalan Militer Baru di Timur Laut Suriah
- Militer AS: Taliban Segera Kuasai Seluruh Afghanistan
Dia menambahkan, “Kamera termal di Salahuddin telah menangkap bagaimana elemen Daesh ditransfer ke seluruh Irak oleh helikopter AS.”
Kuraiti menyinggung pernyataan Menteri Luar Negeri Fuad Hussein baru-baru ini tentang perlunya pasukan AS di Irak, dan menekankan bahwa bangsa Irak yang akan memutuskan apakah pasukan Amerika harus tinggal atau diusir.
“Irak tidak membutuhkan kehadiran pasukan asing di tanahnya. Pasukan keamanan dan pejuang Hashd al-Sha’abi mampu melindungi negara,” tegas pemimpin PMU itu.
Surat kabar New York Times melaporkan pada hari Sabtu bahwa kehadiran militer AS di Irak tidak “diharapkan akan berubah” meskipun Baghdad bersikeras untuk menarik semua pasukan Amerika dari negara itu.
Laporan itu mengatakan Pentagon tidak berniat menarik salah satu dari 2.500 tentara AS yang ditempatkan di Irak, kecuali hanya untuk mengubah nama di atas kertas, peran tempur yang diberikan kepada tentara untuk spesialis logistik, penasihat, pelatih dan sejenisnya.
Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi bertolak ke Washington dan dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Senin untuk membahas “kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Irak”.
Dia telah mengatakan kepada media Irak bahwa kunjungannya ke Washington akan “mengakhiri kehadiran pasukan tempur” di Irak.
Menurut laporan NYT, Pentagon dan pejabat pemerintah lainnya mengatakan mereka akan mencapai ini dengan memindahkan sejumlah kecil dari 2.500 personel Amerika di Irak, dan dengan mengklasifikasi ulang peran pasukan lain.
“Al-Kadhimi akan memiliki piala politik untuk dibawa pulang untuk memuaskan faksi-faksi anti-Amerika di Irak dan kehadiran militer AS akan tetap ada,” tambah laporan itu.
“Apa yang tampaknya menjadi bagian dari teater diplomatik adalah upaya terbaru oleh Kadhimi untuk melangkah di antara kebutuhan dan tuntutan dua sekutu terdekat Irak, Amerika Serikat dan Iran.”
Seorang pejabat senior AS yang akrab dengan diskusi yang sedang berlangsung dengan Irak mengatakan kepada NYT, “Tidak akan ada pasukan militer AS dalam peran tempur pada akhir tahun. Kami mengantisipasi beberapa penyesuaian kekuatan sejalan dengan komitmen itu.”
Mohammad al-Rubai’e, juru bicara politik untuk gerakan Asa’ib Ahl al-Haq, subdivisi Hashd al-Sha’abi, mengecam tindakan mengubah nama pasukan pendudukan AS di Irak.
“Mengganti nama mereka dari pasukan tempur menjadi pelatih dan penasihat – sebagai upaya penipuan,” katanya.
Bulan lalu, surat kabar Wall Street Journal, mengutip pernyataan seorang pejabat senior Pentagon, melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mempertahankan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah.
“Kami masih mempertahankan puluhan ribu pasukan di kawasan itu, kami masih memiliki pasukan di Irak dan Suriah, pasukan itu tidak akan pergi. Kami masih memiliki pangkalan kami di negara-negara mitra Teluk Persia. Pangkalan-pangkalan itu tidak ditutup, masih ada kehadiran substansial di kawasan itu,” kata pejabat itu.
Sentimen anti-AS telah tumbuh di Irak sejak pembunuhan terhadap Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, bersama dengan komandan anti-teror legendaris Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.
Baca: Saudi Akui Hacker yang Curi Data Aramco Minta Tebusan $50 Juta
Mereka menjadi sasaran bersama dengan rekan-rekan mereka pada 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat tak berawak yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad.
Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS. (ARN)
Sebar:
