Irak, ARRAHMAHNEWS.COM – Kepala Pasukan Mobilisasi Populer Irak, Faleh al-Fayyad, menegaskan bahwa pasukan perlawanan Irak atau yang lebih dikenal dengan Hashd Al-Shaabi adalah kekuatan utama untuk melindungi sistem demokrasi di negara itu.
Dalam pertemuan yang diadakan untuk mempresentasikan perkembangan paling menonjol yang terjadi di negara ini, Al-Fayyad menekankan bahwa tidak ada yang bisa menyerang mobilisasi rakyat di luar kerangka hukum, seperti dilansir Al-Mayadeen.
BACA JUGA:
- 30.000 Tentara Segera Gabung Hashd Al-Shaabi Irak
- Presiden Irak: PM Bersedia Mundur, Pemilu Cepat Segera Digelar
Ia menunjukkan bahwa “fungsi Pasukan Mobilisasi Populer bukan untuk melindungi dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi keamanan dan stabilitas negara, bersama dengan pasukan keamanan”.
Al-Fayyad menekankan bahwa “dengan kerangka hukum untuk menolak hasil pemilu, pekerjaan kami dalam politik adalah satu hal dan pekerjaan kami dalam mobilisasi adalah hal lain.”
Dia menekankan bahwa Hashd Al-Shaabi tidak akan membiarkan “munculnya kediktatoran atau pemalsuan sistem demokrasi,” menambahkan bahwa “mengamati dan mematuhi hukum dan konstitusi, dan tidak ikut campur dalam diskusi politik”.
Faleh al-Fayyad
Menurut al-Fayyadh, Hashd Al-Shaabi adalah pemain penting di negara itu…mencatat bahwa Hashd “mewakili ambisi dan aspirasi rakyat Irak.”
Komentar ini disampaikan pada saat aksi duduk menentang hasil pemilu terus berlanjut di Irak, dengan pengunjuk rasa menuntut penerapan permintaan penghitungan ulang lengkap hasil pemilu, di tengah langkah-langkah keamanan yang ketat.
BACA JUGA:
Komisi Pemilihan Tinggi Independen di Irak mulai mempelajari banding yang diajukan kepadanya, dan 181 banding diajukan kepada Dewan Komisaris. Setelah menyelesaikan prosedur investigasi yang diperlukan berdasarkan bukti dan rekomendasi yang diajukan, Dewan merekomendasikan penolakan 174 banding, dan penerimaan 7 dari mereka yang didukung oleh bukti.
Pada gilirannya, pemimpin “Aliansi Al-Fateh”, Mahmoud Al-Rubaie, mengatakan kepada ” Al-Mayadeen Net “, kemarin, Kamis, bahwa ada manipulasi hasil yang besar , yang menyebabkan munculnya hasil yang tidak logis, dan itu tidak sesuai dengan suara para pemilih, yang “memotivasi massa Irak untuk Keluar di jalan-jalan ibu kota, Bagdad, dan sejumlah provinsi, untuk menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilu.
Komite Persiapan untuk demonstrasi yang menolak hasil pemilihan parlemen Irak menggambarkan kinerja Komisi Pemilihan Tinggi sebagai ” gagal ,” menyerukan “adopsi mekanisme penghitungan dan penyortiran manual dalam pemilihan di masa depan, dan peninjauan ulang undang-undang pemilu saat ini.” (ARN)
Sebar:
