PBB, ARRAHMAHNEWS.COM – Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi rancangan barat yang mengutuk “pengambilalihan” Dewan Militer Transisi Sudan dan menyerukan pemulihan kembali pemerintah sipil.
Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa Rusia, China, dan Venezuela tidak menyetujui inisiatif tersebut, dengan alasan dampak buruk dari intervensi barat pada berjalannya urusan ini.
“Rusia, China, dan Venezuela melihat bahwa sejak awal, intervensi barat dalam urusan Sudan menyebabkan krisis yang sedang berlangsung,” lapor Al-Mayadeen.
Kudeta 25 Oktober di Sudan ‘sangat memprihatinkan,’ kata kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet.
BACA JUGA:
Ia mendesak para pemimpin militer Sudan dan pendukung mereka untuk “mundur guna memungkinkan negara itu kembali ke jalur kemajuan menuju reformasi kelembagaan dan hukum.”
Kata-kata Bachelet ini disampaikan dalam sesi khusus UNHCR yang diadakan di Jenewa untuk membahas resolusi yang diajukan oleh Inggris, Jerman, Norwegia, dan AS yang mengutuk kudeta dan menuntut pemulihan segera pemerintahan transisi yang dipimpin sipil di bawah Perdana Menteri Abdallah Hamdok.
Keempat negara barat itu mengutuk serangkaian “pelanggaran hak asasi manusia”, seperti melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa, yang dilaporkan menyebabkan sedikitnya 13 warga sipil dibunuh oleh militer dan pasukan keamanan dan lebih dari 300 orang terluka.
Resolusi tersebut juga mendesak negara-negara anggota untuk menyerukan pembebasan mereka yang masih ditahan, untuk membangun dialog dan kembali ke pemerintahan sipil.
BACA JUGA:
- Al-Burhan: Sudan Berkomitmen Bangun Pangkalan Angkatan Laut Rusia
- Pasca Kudeta Militer, Uni Afrika Blokir Sudan
“Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan mematikan ini oleh Angkatan Bersenjata Sudan, Pasukan Dukungan Cepat, dan pasukan keamanan lainnya – termasuk polisi militer dan elemen intelijen – harus segera diakhiri,” tegas Bachelet.
“Mereka yang bertanggung jawab atas ini dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya harus bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.”
“Tidak ada perwakilan Sudan yang berkomentar selama sesi tersebut,” kata badan PBB itu, meskipun ada dua orang yang hadir, yaitu perwakilan tetap Sudan dan wakilnya. (ARN)
Sebar:
