Palestina, ARRAHMAHNEWS.COM – Lima negara Eropa menyatakan “keprihatinan besar” mereka atas penunjukan organisasi teroris yang dilakukan Israel terhadap 6 organisasi masyarakat sipil Palestina.
The Associated Press mengutip pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Estonia, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Albania, di mana kelima negara tersebut mengatakan bahwa mereka akan “berusaha mendapatkan lebih banyak informasi dari otoritas Israel tentang alasan mereka memasukkan organisasi-organisasi Palestina ini ke dalam Daftar teroris”, seperti dilansir Al-Mayadeen.
BACA JUGA:
- Militer Israel Tindak Lanjuti Keputusan Larang 6 Organisasi HAM Palestina
- Israel Masukkan 6 Organisasi HAM Palestina ke Daftar Teroris
Pernyataan kelima negara itu muncul setelah Dewan Keamanan, kemarin, Senin, mengadakan sesi konsultatif tertutup untuk membahas masalah permukiman Israel, dan dewan yang beranggotakan 15 negara itu tidak mengambil tindakan apa pun setelah sesi tersebut.
Sidang
Namun pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar Estonia untuk PBB, Sven Jurgensen, mengatakan bahwa “daftar teror” yang disiapkan oleh “Israel” memiliki konsekuensi yang luas bagi organisasi masyarakat sipil dalam hal politik, hukum dan keuangan, dan mereka juga menekankan bahwa mereka akan mempelajari dengan cermat informasi yang diberikan oleh “Israel”.
BACA JUGA:
- Perwakilan LSM dan Aktivis Palestina Temui Menlu Iran
- Video: Pemukim Israel Bakar Pemakaman Palestina Lain di Yerusalem
Patut dicatat bahwa “Israel” beberapa hari yang lalu gagal untuk meyakinkan para pejabat Eropa bahwa enam LSM Palestina ini terkait dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau aktivitas kekerasan apapun.
Kemarin, Senin, sebuah laporan diterbitkan yang menunjukkan bahwa pendudukan Israel menggunakan program spyware “Pegasus” yang diproduksi oleh perusahaan Israel “NSO” untuk memata-matai ponsel 6 aktivis sosial Palestina dan aktivis hak asasi manusia.
3 aktivis Palestina terhadap siapa program Pegasus digunakan setuju untuk mempublikasikan nama mereka: Ghassan Khalaiqa, seorang peneliti lapangan di Al-Haq, lembaga hukum hak asasi manusia tertua di Tepi Barat, Salah Hammouri, seorang pengacara di Addameer untuk mendukung tahanan Palestina, dan Obi Al-Aboudi, direktur Institut Riset Bissan.Dia memegang kewarganegaraan Amerika. (ARN)
Sebar:
