Iran, ARRAHMAHNEWS.COM – Duta Besar tetap Iran untuk PBB mengecam badan dunia itu karena tidak mau melaksanakan cara yang “profesional dan tidak memihak” dalam berurusan dengan rezim Israel.
Majid Takht Ravanchi membuat pernyataannya pada hari Rabu (17/11) setelah menyebutkan daftar panjang pelanggaran rezim Israel terhadap peraturan nuklir internasional dan kegiatan teroris Tel Aviv yang menargetkan pekerjaan dan profesional nuklir Republik Islam.
“Rezim Israel terus menjadi non-penandatangan NPT (Nuklir Non-Proliferation Treaty),” katanya pada sesi Majelis Umum PBB.
BACA JUGA:
- Menhan AS Prihatin dengan Kemampuan Militer China dan Iran
- Inilah Agen Israel “Otak” Serangan Siber Anti-Iran
“(Rezim) Ini secara konsisten dan keras menolak untuk bergabung dengan NPT dan menolak mematuhi perlindungan komprehensif IAEA (Badan Energi Atom Internasional),” tambahnya sebagaimana dikutip Tasnim News Agency.
Rezim Israel, berkat dukungan teguh dari sekutu terbesarnya Amerika Serikat, secara konsisten menghindari segala macam bentuk tanggung jawab kepada badan dunia itu. Mereka bisa bersikap “seenaknya” meskipun pada kenyataannya rezim tersebut adalah satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah, termasuk ratusan hulu ledak atom.
Tel Aviv juga telah telah membunuh sebanyak tujuh ilmuwan nuklir Iran, termasuk Dr. Mohsen Fakhrizadeh, yang menjadi sasaran target pembunuhan oleh rezim pada tahun 2020. Israel juga menargetkan instalasi nuklir Iran pada beberapa kesempatan dalam kejahatan teroris.
BACA JUGA:
- Israel Hasut AS Agar Tinggalkan Kesepakatan Nuklir Iran
- Pembicaraan Rahasia Israel-Amerika Soal Nuklir Iran
“Pembunuhan Dr. Mohsen Fakhrizadeh pada 27 November 2020, mengikuti pola aksi teroris yang dimulai lebih dari satu dekade lalu dengan pembunuhan beberapa ilmuwan nuklir Iran pada 2010, 2011, dan 2012,” kata Takht Ravanchi.
“Fasilitas nuklir damai Iran berada di bawah serangan sabotase dan ilmuwan nuklir kami telah menjadi target pembunuhan oleh rezim Zionis,” kata utusan itu.
“Komunitas internasional dan organisasi internasional yang relevan, dan khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus secara tegas mengutuk tindakan terorisme yang keji ini,” ujar pejabat itu menyimpulkan. (ARN)
Sebar:
