New York, ARRAHMAHNEWS.COM – PBB telah mengadopsi sebuah resolusi, yang memberikan kedaulatan permanen kepada Palestina atas sumber daya alam mereka di wilayah yang diduduki Israel, termasuk al-Quds Timur.
Pada hari Kamis, Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Umum PBB, juga dikenal sebagai Komite Kedua, mengesahkan rancangan resolusi berjudul “Kedaulatan Permanen Rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan, termasuk al-Quds Timur, dan penduduk Arab di Golan Suriah yang diduduki atas sumber daya alam mereka” dengan 157-7 suara, dengan 14 abstain, kantor berita Palestina Wafa melaporkan.
BACA JUGA:
- Pesawat Saudi Mendarat di Bandara Ben Gurion, Israel
- Serangan Balasan Yaman Targetkan Najran, Jizan dan Abha
Amerika Serikat, Israel, Kanada, Nauru, Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau memberikan suara menentang mosi tersebut.
157 Negara
Resolusi PBB menegaskan kembali bahwa pembangunan Tembok Pemisahan oleh Israel dan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan Dataran Tinggi Golan Suriah yang strategis merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merampas sumber daya alam rakyat Palestina.
Ini menuntut Israel untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional mengenai ilegalitas pembangunan tembok apartheid.
Resolusi tersebut kemudian menuntut “Israel, kekuatan pendudukan, menghentikan eksploitasi, kerusakan, penyebab kehilangan atau penipisan dan membahayakan sumber daya alam di Wilayah Pendudukan, termasuk al-Quds Timur, dan Golan di Suriah yang diduduki.”
Resolusi itu juga meminta rezim Israel untuk menghentikan pembuangan semua jenis limbah dan semua yang dilakukan oleh pemukim Yahudi ekstremis di wilayah Palestina dan Suriah yang diduduki, yang secara serius mengancam sumber daya air dan tanah penduduk sipil, serta menimbulkan masalah lingkungan, sanitasi dan ancaman kesehatan bagi penduduk setempat.
BACA JUGA:
- Karena Kelalaian Medis, Tahanan Palestina Tewas Dipenjara Israel
- Situasi Waspada di Gaza, Perlawanan Palestina Siaga Tinggi
Itu juga menunjuk pada Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada 23 Desember 2016, dan menyerukan negara-negara dunia untuk membedakan dalam urusan mereka antara komunitas Israel dan tanah Palestina yang diduduki oleh Israel.
Resolusi tersebut kemudian meminta Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk mempresentasikan pada pertemuan berikutnya sebuah laporan tentang implementasi resolusi tersebut, dan eksploitasi rezim Israel atas sumber daya alam Palestina di wilayah pendudukan.
Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour memuji resolusi tersebut, dan mengatakan langkah itu menegaskan sekali lagi dukungan masyarakat internasional untuk hak penuh bangsa Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan, “Pemungutan suara yang mendukung resolusi ini menegaskan hak-hak rakyat Palestina dan kedaulatan mereka atas sumber daya alam mereka, termasuk tanah, air dan sumber daya energi.”
Maliki meminta Israel untuk “berhenti mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Palestina yang diduduki.”
Dia juga meminta masyarakat internasional untuk “bekerja memaksa pendudukan untuk menerapkan resolusi internasional dan memastikan kebebasan rakyat Palestina dalam mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam mereka.”
Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.
Dewan Keamanan PBB telah mengutuk kegiatan pemukiman Israel di wilayah pendudukan dalam beberapa resolusi.
Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan al-Quds Timur. (ARN)
Sebar:
