Filipina, ARRAHMAHNEWS.COM – Pengadilan Kriminal Internasional menangguhkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di bawah “perang melawan narkoba” Presiden Filipina Rodrigo Duterte, menyusul permintaan dari Manila.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag pada bulan September mengizinkan penyelidikan kampanye yang telah menewaskan ribuan orang itu, dengan mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil, seperti dilansir FNA.
BACA JUGA:
- Pidato Kenegaraan Duterte: Perang Lawan Narkoba Belum Berakhir
- Duterte: Filipina Bisa Bertahan Tanpa Bantuan AS
Duterte yang terpilih pada tahun 2016 dengan janji kampanye untuk menyingkirkan masalah narkoba Filipina, secara terbuka memerintahkan polisi untuk membunuh tersangka narkoba jika nyawa petugas dalam bahaya.
Menurut data resmi terbaru yang dirilis oleh Filipina, setidaknya 6.181 orang telah tewas dalam lebih dari 200.000 operasi anti-narkoba yang dilakukan sejak Juli 2016.
Jaksa ICC dalam dokumen pengadilan memperkirakan angka tersebut antara 12.000 dan 30.000 tewas. Menurut dokumen pengadilan, Duta Besar Filipina Eduardo Malaya meminta penangguhan.
“Jaksa untuk sementara menangguhkan kegiatan investigasinya sementara menilai ruang lingkup dan efek dari permintaan penangguhan,” tulis Jaksa ICC Karim Khan dalam pemberitahuan pengadilan tertanggal 18 November.
Ia mengatakan jaksa akan meminta informasi tambahan dari Filipina.
Duterte menarik Manila keluar dari ICC pada 2019 setelah meluncurkan penyelidikan awal, tetapi pengadilan mengatakan pihaknya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.
BACA JUGA:
- Duterte Janjikan Kampanye Anti Narkoba Lebih Keras di Masa Depan
- Duterte Pastikan Tindak Tegas Teroris Tanpa Langgar Hak Warga Sipil
Setelah lama menolak untuk mengakui pengadilan memiliki kekuatan untuk campur tangan dan menolak untuk bekerja sama, Duterte mundur pada bulan Oktober untuk mengatakan ia akan mempersiapkan pembelaannya.
Dalam suratnya yang meminta penangguhan, duta besar Malaya mengatakan bahwa pemerintah Filipina sedang menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang narkoba.
Ia mengatakan pemerintah Filipina “telah melakukan, dan terus melakukan, penyelidikan menyeluruh atas semua kematian yang dilaporkan selama operasi anti-narkotika di negara itu”.
BACA JUGA:
- Duterte Ancam Teroris: Saya Bisa 50 Kali Lebih Kejam
- Perang Narkoba Dicemooh, Duterte Balas Kecam Gereja
Human Rights Watch menolak klaim bahwa itu adalah mekanisme domestik Filipina untuk memberikan keadilan bagi warga negara. Menyebutnya sebagai “tidak masuk akal” dan upaya untuk mencegah penyelidikan ICC.
.@HRW’s reaction to Philippine govt’s request to defer @IntlCrimCourt probe:
—
In its letter to the ICC, the Philippine government claims that “drug war” killings are being investigated. This is barely true; only 52 out of thousands of killings are in early stages of (1/3)
— HRW Philippines (@hrw_ph) November 20, 2021
“Hanya 52 dari ribuan pembunuhan yang berada dalam tahap awal penyelidikan. Meskipun banyak kasus pembunuhan yang jelas, tidak ada tuntutan yang diajukan,” kata Direktur Asia kelompok HAM Brad Adams di Twitter, Sabtu kemarin.
“Kenyataannya adalah impunitas adalah norma di bawah Presiden Duterte, itulah sebabnya ICC perlu menyelidikinya. Mari berharap ICC melihat dibalik tipu muslihat itu,” tambahnya. (ARN)
Sebar:
