Australia, ARRAHMAHNEWS.COM – Australia hari Senin secara resmi memulai program kontroversianya, untuk melengkapi angkatan laut dengan kapal selam bertenaga nuklir dalam aliansi pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan Peter Dutton bersama dengan diplomat AS dan Inggris menandatangani perjanjian yang memungkinkan pertukaran “informasi propulsi nuklir angkatan laut” yang sensitif antara negara mereka.
BACA JUGA:
- China ke Inggris: Pikir Dua Kali soal AUKUS
- Rusia Benar, Hanya Sekutu AS yang Terkejut Pembentukan AUKUS
Ini adalah perjanjian pertama tentang teknologi yang ditandatangani secara publik sejak ketiga negara mengumumkan pembentukan aliansi pertahanan, AUKUS, pada bulan September.

AS, Inggris dan Australia Mulai Program AUKUS
“Kesepakatan itu akan membantu Australia untuk menyelesaikan studi 18 bulan terkait pengadaan kapal selam,” kata Dutton setelah menandatanganinya di Canberra dengan Kuasa Usaha AS Michael Goldman dan Komisaris Tinggi Inggris (duta besar) Victoria Treadell.
“Dengan akses ke informasi yang diberikan perjanjian ini, ditambah dengan puluhan tahun pengalaman angkatan laut bertenaga nuklir yang dimiliki mitra Inggris dan AS, Australia juga akan diposisikan untuk menjadi pengurus yang bertanggung jawab dan andal dari teknologi ini,” kata Dutton dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al-Manar.
Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia akan memperoleh delapan kapal selam canggih bertenaga nuklir tetapi dipersenjatai secara konvensional yang mampu melakukan misi jarak jauh secara diam-diam. Kesepakatan ini juga mencakup saling berbagi kemampuan atas kecerdasan buatan dunia maya, kuantum, dan kemampuan bawah laut tertentu.
Kesepakatan itu membuat marah Prancis, yang pada saat terakhir menemukan bahwa kontrak kapal selam diesel-listriknya sendiri dengan Australia yang diperkirakan bernilai 65 miliar dolar, dibatalkan. Kesepakatan itu juga membuat marah China.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison tidak menyesal tentang penanganannya terhadap perjanjian tersebut, bersikeras bahwa itu adalah kepentingan nasional negaranya dan bahwa ia tahu itu akan mengganggu beberapa pihak. (ARN)
