Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memastikan personel TNI dan Polri akan diterjunkan untuk membubarkan aksi reuni 212.
Acara reuni oleh Perkumpulan Alumni (PA) 212 bakal tetap digelar pada Kamis, 2 Desember 2021. Namun, acara yang semula digelar di area Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, kemudian digeser ke Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor. Info terakhir pihak yayasan Az-Zikra menolak reuni 212 digelar ditempatnya.
BACA JUGA:
- 5 Strategi Licik Kelompok Radikal untuk Hancurkan Indonesia
- Islah Bahrawi: Politisasi Agama “Mesin Perang” Politik Para Politisi dan Tokoh Agama
Menurut Dudung, aksi reuni itu dinilai berpotensi memicu terjadinya kericuhan di masyarakat. Ia mengatakan TNI dan Polri tidak akan takut terhadap aksi reuni yang digelar organisasi yang memiliki kaitan dengan Rizieq Shihab.
“Oh, turunlah TNI dan dengan polisi. Polisi bila membutuhkan bantuan (TNI) pasti akan kami bantu. Lagi pula, kami selama ini sudah berkolaborasi, karena kan tujuannya untuk mengamankan rakyat. Kenapa kita harus takut dengan itu,” ujar Dudung ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier dan tayang di YouTube pada Selasa, 30 November 2021.
KSAD Dudung Abdurachman
Selama ini, Dudung kerap dikaitkan sebagai simbol perlawanan terhadap organisasi massa yang sudah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan anggotanya untuk mencopot baliho milik FPI dan bergambar Rizieq. Peristiwa itu terjadi pada November 2020.
Dudung bertambah geram ketika memperoleh laporan kantor Satpol PP di daerah Jakarta Utara didatangi personel FPI pada pukul 23.00 WIB. Anggota FPI itu disebut Dudung datang sambil membawa parang dan meminta agar petugas Satpol PP kembali memasang baliho Rizieq.
BACA JUGA:
- Politisasi Agama, Cara HTI dan Khawarij Hancurkan Negara
- Waspada Proyek Ideologi Radikal Wahabi di Sekolah dan Kampus
“Kan gendeng (kelakuan) kayak begitu. Tambah jadi (kesal),” tutur dia.
Namun, aksi Dudung yang memerintahkan anggota TNI AD mencopot baliho Rizieq dan FPI dinilai tidak tepat. Sebab, itu menyalahi tugas sebagai prajurit TNI. Apa komentar Dudung ketika aksinya dikritik oleh sebagian pihak?
Dudung tak menampik aksi dan pernyataannya selama ini kerap menuai kritik. Terbaru, ia sempat menyatakan bakal memerintahkan prajurit TNI AD untuk mencegah gerakan radikalisme. Bahkan, ia tak segan bakal menerapkan sistem seperti era Presiden Kedua RI Soeharto.
“Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu (mengenai apa pun di masyarakat), jarum jatuh pun mereka harus tahu,” kata Dudung ketika berbicara dengan Harian Kompas pada pertengahan November 2021.
Ia menyerukan kepada para prajuritnya bila ditemukan ada organisasi yang mengganggu persatuan bangsa, maka harus segera diambil tindakan. Sejumlah aktivis menilai pernyataan Dudung itu bisa membatasi kebebasan berekspresi. Ujung-ujungnya pihak yang kerap mengkritik pemerintah bisa diartikan mengganggu persatuan bangsa.
Pernyataan Dudung lainnya yang ramai menuai kritikan yakni agar menghindari sikap fanatik kepada agama yang dianut. Pada dasarnya, kata Dudung, semua agama mengajarkan kebenaran. Namun, jangan menelan begitu saja informasi yang mengatasnamakan agama.
“Ya, gak apa-apa (saya diserang). Itu kan risiko. Kata Nabi Muhammad, ‘orang-orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang yang merugi’. Kenapa dalam hidup ini kita harus merasa takut? Kan tidak mungkin semuanya dianggap benar,” ujar pria yang dulu menjabat sebagai Pangkostrad itu.
Ia pun mengambil contoh Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang dianggapnya sudah bekerja dengan maksimal bagi Indonesia, tetapi tetap saja ada yang mencemoohnya. “Apa yang saya katakan dan ucapkan, saya yakini itu bagian dari kebesaran Tuhan,” katanya. (ARN)
Artikel ini telaah dimuat di IDNTimes
Sebar:
