Riyadh, ARRAHMAHNEWS.COM – Sebuah laporan baru mengatakan bahwa Arab Saudi telah meluncurkan kampanye “Curang” untuk menghentikan penyelidikan PBB atas kejahatan perang mereka di Yaman. Kampanye itu menggunakan taktik “insentif dan ancaman”.
Menurut Guardian, Riyadh diduga mengancam Indonesia bahwa rakyatnya akan menghadapi hambatan untuk melakukan perjalanan ibadah Haji dan Umroh ke Mekkah jika para pejabat negara itu tidak memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara kerajaan menawarkan dukungan keuangan kepada Togo untuk membujuk negara Afrika itu agar memilih menentang pembaruan mandat tersebut
BACA JUGA:
- Sky News Ungkap Bukti Kejahatan Perang Saudi di Yaman
- PBB Kecam AS, Inggris, Prancis yang Terlibat dalam Kejahatan Perang Saudi di Yaman
The Guardian dengan mengutip para pejabat politik dan sumber diplomatik serta aktivis yang memiliki informasi tentang masalah tersebut, mengatakan bahwa Saudi meluncurkan kampanye rahasia dimana mereka tampaknya telah mempengaruhi para pejabat untuk mengakhiri penyelidikan.
Salah satu sumber mengatakan Arab Saudi telah menggunakan ancaman dan insentif untuk mencegah anggota dewan hak asasi manusia PBB (HRC) melaksanakan pemungutan suara untuk resolusi pada bulan Oktober lalu, yang akan memperpanjang mandat penyelidik independen dua tahun lagi.
Menurut Guardian, Riyadh diduga mengancam Indonesia bahwa rakyatnya akan menghadapi hambatan untuk melakukan perjalanan ibadah Haji dan Umroh ke Mekkah jika para pejabat negara itu tidak memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara kerajaan menawarkan dukungan keuangan kepada Togo untuk membujuk negara Afrika itu agar memilih menentang pembaruan mandat tersebut.
Pada saat pemungutan suara, Togo menyatakan akan membuka kedutaan baru di Arab Saudi, dan menerima bantuan keuangan dari Riyadh untuk mendukung kegiatan anti-terorisme.
BACA JUGA:
- PBB Akhiri Penyelidikan atas Kejahatan Perang di Yaman
- HRW: AS Pasang Badan atas Kejahatan Perang Saudi di Yaman
Indonesia dan Togo, yang memilih menentang tindakan itu tahun ini, telah abstain dari resolusi Yaman pada tahun 2020.
Seorang pengamat mengatakan bahwa dugaan ancaman ke Jakarta untuk melarang orang Indonesia melaksanakan ibadah ke Mekkah menunjukkan bagaimana Saudi telah dengan sengaja “Memanfaatkan” akses ke tempat suci demi kepentingan mereka.
Langkah itu yang disahkan dengan pemungutan suara 22-12 pada 2020, dengan 12 abstain, dikalahkan dengan mayoritas 21-18 bulan lalu, dengan tujuh negara anggota abstain.
“Perubahan darstis semacam itu, dari 12 yang menolak menjadi 21, tidak terjadi begitu saja,” kata seorang pejabat.
BACA JUGA:
- Saudi Bukan ‘Negara Islam’ Tapi ‘Penjual Islam’
- Kebijakan Politik Saudi, Kutukan Bagi Seluruh Timur Tengah
Empat anggota dewan yang menjabat pada 2020 dan 2021, yang mengubah suara mereka dari abstain menjadi menentang resolusi itu juga termasuk Bangladesh dan Senegal.
Menurut Guardian, UEA, sekutu Riyadh dan anggota koalisi pimpinan Saudi yang bertempur di Yaman, mengundang Senegal untuk menandatangani nota kesepahaman guna membentuk dewan bisnis bersama Emirat-Senegal, satu minggu setelah pemungutan suara.
HRC membentuk Group of Eminent Experts on Yemen (GEE) pada tahun 2017 dengan tujuan melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia di Yaman. (ARN)
