Iran, ARRAHMAHNEWS.COM – Wakil menteri luar negeri Iran dan perunding nuklir utama, Ali Baqeri, menyatakan tekad negara itu untuk mencapai kesepakatan yang baik dalam pembicaraan Wina yang bertujuan untuk menghapus sanksi.
Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Kamis (09/12), Baqeri mengatakan bahwa ia telah memulai hari kerjanya di Wina dengan “menjadi tuan rumah pertemuan yang bermanfaat dan konstruktif dengan negosiator top Rusia dan China.”
“Juga bertemu dengan Mora UE menjelang Komisi Gabungan,” kata diplomat Iran itu, merujuk pada pertemuan pleno Komisi Gabungan JCPOA yang dihadiri oleh Iran, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Started my working day by hosting a useful & constructive meeting with top negotiators of Russia & China. Also met with EU's Mora ahead of Joint Commission.
Iran will continue to engage seriously & is determined to reach a good deal that secures our nation's rights & interests. https://t.co/ymT2FtUyLo— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) December 9, 2021
“Iran akan terus terlibat secara serius dan bertekad untuk mencapai kesepakatan yang baik yang mengamankan hak dan kepentingan bangsa kami,” katanya menggarisbawahi.
BACA JUGA:
- Menlu Iran: E3 Gagal Tawarkan Gagasan Praktis di Wina
- Raisi: Di Wina, Iran Buktikan Serius soal Pencabutan Sanksi
Delegasi dari Iran dan P4+1 berada di Wina untuk melanjutkan negosiasi tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015.
JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan Kelompok 5+1 dan disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.
Namun, presiden AS saat itu, Donald Trump, secara sepihak menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.
Karena pihak-pihak Eropa yang tersisa telah gagal memenuhi komitmen mereka terhadap perjanjian, maupun mengimbangi ketidakhadiran Washington, Iran pada Mei 2019 mengurangi komitmen JCPOA-nya.
Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA telah mengadakan tujuh putaran pembicaraan di Wina, yang dimulai setelah pemerintahan AS Joe Biden menyuarakan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, untuk memeriksa prospek baru penghapusan sanksi tersebut. (ARN)
