Paris, ARRAHMAHNEWS.COM – Organisasi non-pemerintah menuntut Prancis untuk menempatkan hak di pusat hubungannya dengan UEA, yang menggunakan senjata Prancis dalam konflik di Yaman yang melanggar kewajiban internasionalnya.
Dalam sebuah laporan berjudul “Penjualan Senjata, Prancis dan UEA adalah Mitra dalam Kejahatan di Yaman,” organisasi tersebut mengatakan bahwa dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Senjata PBB, Prancis berjanji untuk melarang penjualan atau ekspor senjata apa pun ketika menyadari bahwa senjata-senjata itu mungkin digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
BACA JUGA:
- Mujtahid: Saudi Bersiap Nobatkan MbS Jadi Raja
- Poster MbS si “Gergaji Tulang” Dikelilingkan di Washington
Laporan tersebut menganggap UEA sebagai “sekutu strategis” Prancis, dan menggambarkan Emirat sebagai “kediktatoran” di mana “setiap suara yang berbeda menghadapi risiko penjara dan penyiksaan,” mengingat hukuman berat yang dijatuhkan terhadap 69 aktivis hak asasi manusia pada tahun 2013 setelah pengadilan yang tidak adil.
Macron dan MbZ
Laporan itu menambahkan bahwa pihak berwenang UEA “menanggung tanggung jawab langsung dan tidak langsung” untuk “beberapa pelanggaran paling serius” dalam konflik Yaman, terutama “penyiksaan dan penghilangan paksa” serta “serangan terhadap rumah sakit dan sekolah”, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka dukung.
Paris terikat oleh komitmen serupa dalam kerangka keanggotaannya di Uni Eropa, menurut organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi dalam mempersiapkan laporan, termasuk Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, yang mendorong pengawasan parlemen atas penjualan senjata.
UEA adalah importir industri militer Prancis terbesar kelima antara 2011 dan 2020, dengan pesanan senilai 4,7 miliar euro.
UEA dan Prancis menandatangani perjanjian, pada awal Desember, untuk membeli pesawat tempur 80 Rafale dan rudal jelajah (udara-ke-udara) buatan Prancis, dalam kesepakatan senilai 17 miliar euro. (ARN)
Sumber: Al-Mayadeen
Sebar:
