Libya, ARRAHMAHNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Libya menegaskan akan mengadakan pertemuan pada hari pemilu untuk mengumumkan bahwa pemilu tidak dapat diadakan berdasarkan laporan yang diterima dari Komisi Pemilihan.
Dewan Perwakilan Rakyat Libya pada Hari Minggu (19/12) itu mengkonfirmasi bahwa penundaan tanggal pemilihan sebelum tanggal yang dijadwalkan pada 24 Desember tidak termasuk dalam yurisdiksinya.
Dewan Perwakilan Rakyat Libya itu mencatat bahwa Komisi Pemilihan sebenarnya adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyatakan ketidakmampuan melaksanakan pemilu.
Menurut laporan AlMayadeen, Anggota Parlemen Saleh Aphima mengatakan bahwa DPR tidak akan mengumumkan penundaan pemilu, tetapi mengumumkan pemilu batal digelar, jika benar-benar tidak bisa.
“Berdasarkan laporan yang diterima dari Komisi Pemilihan dan otoritas terkait, DPR akan bertemu pada 24 Desember untuk mengumumkan bahwa pemilihan Libya tidak dapat diadakan,” ujar Aphima.
BACA JUGA:
- Putra Gaddafi Dikeluarkan dari Daftar Calon Presiden Libya
- Analis: Libya Tak Siap Normalisasi dengan Israel
Lebih jauh Aphima menyebut bahwa DPR akan mengumumkan beberapa langkah yang akan diungkapkan pada waktu yang tepat.
Beberapa hari yang lalu, Dewan Tinggi Negara di Libya menyerukan untuk menunda pemilihan presiden 24 Desember hingga Februari, di tengah meningkatnya perbedaan mengenai aturan dan dasar hukum untuk pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakstabilan 10 tahun.
1/2 Together with Acting Head of UNSMIL & Mission Coordinator Raisedon Zenenga, I met today with Mr. Fawzi Noueri, Acting Speaker of the House of Representatives, Dr Imad Al-Sayeh, High National Elections Commission (HNEC) Chairman and Mr. Khaled Mazen, Minister of Interior 🇱🇾 pic.twitter.com/4ibcyDNgVT
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 19, 2021
Sementara itu, Stephanie Williams, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Libya melalui postingan twitternya mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan beberapa kandidat presiden dan anggota parlemen di Tripoli, Misrata dan Benghazi, dan berencana untuk bertemu dengan orang lain untuk mendengar pandangan mereka tentang proses pemilihan.
BACA JUGA:
- PBB: Faksi-Faksi Libya Setujui Gencatan Senjata Permanen
- Haaretz: Putra Khalifa Haftar Kunjungi Israel Minta Bantuan Militer
Kantor Berita Libya melaporkan pada Hari Sabtu bahwa Wakil Perdana Menteri Pertama Pemerintah Persatuan Nasional, Hussein Al-Qatrani, bertemu dengan Williams di Kantor Kabinet di Benghazi.
Badan tersebut mengindikasikan bahwa keduanya membahas rekonsiliasi nasional yang komprehensif serta pemilihan presiden dan parlemen.
Al-Qatrani dan Williams menekankan perlunya memberikan suasana kondusif untuk pemilihan, serta penyelesaian semua kesulitan yang dapat mencegah tercapainya stabilitas di Libya. (ARN)
Sebar:
