Bahrain

Rezim Bahrain Lakukan 50 Lebih Pelanggaran HAM di Bulan Januari

Bahrain, ARRAHMAHNEWS.COM Kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, mengatakan bahwa pasukan rezim Al Khalifah telah melakukan lusinan pelanggaran terhadap warga negara Bahrain pada minggu terakhir bulan Januari, di tengah penindasan yang terus berlangsung di negara kecil Teluk Persia itu.

Al-Wefaq, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin (31/01), mengumumkan bahwa mereka telah mencatat banyak pelanggaran terhadap warga dan tahanan hati nurani antara 22 dan 28 Januari, dan jumlahnya mencapai lebih dari 50 kasus.

BACA JUGA:

Pernyataan itu merujuk pada penahanan sewenang-wenang terhadap pembangkang politik Ahmed Jaafar Mohamed Ali sebagai pelanggaran paling mengerikan. Ia dideportasi dari Serbia dan diserahkan kepada otoritas Bahrain, meskipun ada keputusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) yang secara khusus melarang hal ini.

Jul 7, 2022

Polisi Bahrain

Ali diekstradisi pada 24 Januari setelah pejabat Serbia menanggapi permintaan dari rezim Manama.

Ali, yang sebelumnya telah dua kali dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Bahrain secara in absentia, mengajukan suaka ke Serbia pada November 2021, dengan alasan bahwa ia berisiko disiksa dan berpotensi dibunuh di tanah airnya.

Al-Wefaq kemudian menunjuk penangkapan aktivis anti-rezim lain yang diidentifikasi sebagai Sayed Khalil Majid.

Menurut laporan al-Wefaq yang dikutip PressTV, Pasukan rezim Bahrain juga menangkap tiga warga pada minggu terakhir Januari. Aktivis dan guru Ali Muhanna dipanggil dua kali.

Pasukan rezim Manama melakukan 37 serangan di Bahrain, terutama di kota Jidhafs serta desa Sanabis dan al-Daih, selama periode yang disebutkan.

Warga menggelar 16 protes damai di sebelas wilayah, yakni desa Diraz, al-Dair, Sanabis, Abu Saiba, Shakhura, Damistan, dan Karbabad.

BACA JUGA:

Ulama paling terkemuka di Bahrain Ayatollah Sheikh Isa Qassim mengatakan bahwa menyusun konstitusi baru adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di negara kecil Teluk Persia yang dilanda protes itu. Ia mendesak rezim di Manama untuk mengejar kesepakatan dengan oposisi Bahrain alih-alih semakin menekan perbedaan pendapat.

Demonstrasi telah diadakan di Bahrain secara terus menerus sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.

Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan, dan didirikannya sistem adil yang mewakili semua warga Bahrain.

Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat. (ARN)

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: