Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Penceramah pendukung khilafah yang kontroversial Felix Siauw menyindir tajam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Anti-teror (Densus 88), dia mengatakan, ketimbang sibuk mengurus terorisme dan radikalisme, kedua lembaga itu lebih baik dilibatkan dalam penanganan krisis minyak goreng yang berlangsung sekarang ini.
Sebuah sindiran yang seakan-akan logis padahal ini sebuah propaganda sesat menjurus ke SARA dan bahkan berbahaya oleh Felix Siauw kepada Densus 88 dan BNPT.
BACA JUGA:
- Gegera Janda, MUI Minta Acara TV yang Ada Ayu Ting Ting Dihentikan
- Habib Ali Al-Jufri: Siapa Saja yang Ganggu Pemerintah Maka Dia Kriminal
Urusan kelangkaan minyak goreng bukan ranah Densus 88 dan BNPT, tapi itu ranah Kemendag, tapi kalau masalah Radikalisme dan Terorisme menjadi ranah mereka.
Penyesatan narasi negatif Felix Siauw yang memanfaatkan kelangkaan minyak dapat membuat masyarakat berpikir negatif kepada Densus 88 dan BNPT. Inilah salah satu cara kelompok khilafah mengikis kepercayaan masyarakat kepada Densus 88 dan BNPT sebagai bagian dari negara.
Felix Siauw di akun Instagramnya yang dikutip Arrahmahnews.com mengatakan “Kurang RADIKAL apa nih? Minyak goreng langka, rakyat sengsara, ngantri bahkan ada yang mati, tapi stok tetap susah.
Begitu HET dicabut, harga minyak goreng langsung melambung, tiba-tiba stok melimpah.
Lha kemana aja minyak goreng selama ini? Negara gak bisa lawan mafia pangan? Kemarin kok hebat banget dan jumawa banget bilang NKRI harga mati?.
BACA JUGA:
- Politisasi Agama, Cara HTI dan Khawarij Hancurkan Negara
- Habib Ali Al-Jufri: Seruan Khilafah Ingin Rebut Kekuasaan Bukan Tegakkan Islam
Apa karena mafia minyak goreng ini bukan Muslim? Jadi nggak dianggap radikal? Nggak dianggap masalah?.
Semua ormas, orang, yang sok-sokan ngaku paling NKRI, paling Pancasila, pasti ngilang kalau ada problem kayak gini.
Harusnya tuh BNPT diminta ngurus begini, Densus diminta datengin mafia-mafia ini, yang nyata-nyata menyusahkan banyak orang, nyata-nyata buat masalah.
Tapi itulah kita, ga ada masalah kalau bukan radikal, dan radikal itu kalau mengganggu kepentingan penguasa”. (ARN)
