Inggris, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada kabinetnya pada hari Selasa bahwa ia ingin memberikan Ukraina bantuan militer yang “Lebih mematikan” untuk membantu negara itu melawan serangan Rusia, The Times melaporkan pada hari Rabu, mengutip dari sumber pemerintah.
Negara-negara Barat telah memasok Ukraina dengan senjata setelah Moskow meluncurkan kampanye militernya pada 24 Februari. Namun, Kiev telah berulang kali meminta lebih banyak bantuan, dengan alasan bahwa dukungan saat ini tidak cukup.
BACA JUGA:
- Intercept: Akhir dari Hegemoni Amerika Serikat atas Dunia
- Transfer Senjata Barat ke Ukraina Bahayakan Keamanan Uni Eropa
Laksamana Tony Radakin, kepala Staf Pertahanan, menyatakan pada pertemuan yang sama bahwa Inggris sedang bergerak ke “Fase baru” dukungannya untuk Ukraina.
Senjata
Menurut laporan itu, Johnson tidak merinci senjata apa yang ada dalam pikirannya. Sebuah sumber pertahanan mengatakan kepada outlet itu bahwa Ukraina membutuhkan “Senjata jarak jauh”, termasuk artileri berat.
Senjata self-propelled AS-90 Angkatan Darat Inggris digambarkan sebagai salah satu opsi, tetapi sumber tersebut mencatat bahwa itu adalah sistem lama, yang akan diganti pada tahun 2026.
Pekan lalu, Johnson menjanjikan tambahan 6.000 anti-tank dan rudal dengan daya “Ledakan besar” ke Kiev.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, bagaimanapun, meminta NATO untuk memberikan “Satu persen” dari tank dan pesawatnya.
BACA JUGA:
- Rusia: Barat Kirim Senjata ke Ukraina Melalui DHL dan Ambulance
- VIDEO: Angkatan Bersenjata Rusia Hancurkan MLRS Ukraina
Dia juga berulang kali mendesak blok pimpinan AS untuk mendirikan zona larangan terbang di atas Ukraina, yang berarti bahwa kekuatan Barat harus bisa menembak jatuh pesawat tempur Rusia. NATO menolak permintaan itu, karena khawatir akan terjadi perang terbuka dengan Moskow.
Moskow menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Perjanjian Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. (ARN)
Sumber: FNA
Sebar:
