Lebanon, ARRAHMAHNEWS.COM – Seorang pejabat senior dari gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon mengecam upaya diam-diam Arab Saudi untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel, menekankan bahwa pembentukan hubungan antara Riyadh dan rezim Tel Aviv akan menjadi ancaman langsung bagi Lebanon.
“Perlawanan adalah kebutuhan strategis untuk menghalangi musuh (Israel) dan mendukung negara, martabat dan kekayaannya. Hubungan dekat antara Arab Saudi dan rezim Zionis menimbulkan ancaman langsung ke Lebanon, Palestina, Suriah serta semua negara terhormat,” ujar Sheikh Nabil Qaouk, wakil kepala dewan eksekutif Hizbullah, pada sebuah upacara di kota Bint Jbeil, Lebanon selatan, pada hari Senin (13/06).
BACA JUGA:
- Normalisasi Arab Saudi dan Israel di Depan Mata
- Arab Saudi Buka Seluruh Wilayah Udaranya untuk Maskapai Israel
Selain itu, dalam sambutannya pada hari Senin, Sheikh Qaouk menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat sangat ingin menempatkan beban ekonomi dan keuangan yang tidak dapat ditoleransi di Lebanon untuk membuat negara itu bertekuk lutut dalam menghadapi tuntutan Israel.
PM Israel dan Putra Mahkota Saudi
Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah dalang atas memburuknya krisis di Lebanon. Masalah menjadi lebih buruk di negara Arab yang kekurangan uang itu, karena tunduk pada tuntutan AS.
Pejabat Hizbullah tersebut mencatat bahwa desakan untuk memohon dukungan AS telah membuat krisis keuangan Lebanon di luar kendali, dan menenggelamkan negara itu ke dalam keruntuhan ekonomi.
Pada 30 Mei lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan bahwa rezim Tel Aviv berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Persia dalam proses untuk menormalkan dan membangun hubungan diplomatik penuh dengan Arab Saudi.
BACA JUGA:
- Saudi-Israel Bersiap Gelar Pertemuan Diplomatik Besar
- Puluhan Pengusaha Israel Kunjungi Saudi untuk Kesepakatan Perdagangan
“Kami percaya ada kemungkinan untuk melakukan proses normalisasi dengan Arab Saudi. Ini untuk kepentingan kami, ”kata Lapid kepada Radio Angkatan Darat.
“Kami sudah mengatakan bahwa ini adalah langkah selanjutnya setelah [apa yang disebut] Kesepakatan Abraham, untuk membicarakan sebuah proses yang panjang dan hati-hati,” tambahnya, merujuk pada kesepakatan normalisasi 2020 yang dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan di bawah mantan presiden AS Donald Trump. (ARN)
Sumber: Press TV
Sebar:
