Artikel

Selewengkan Dana Sosial, Beranikah Kemensos Cabut Izin ACT?

Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COMSelewengkan dana sosial, beranikah Kemensos cabut izin ACT?. Sepak terjang lembaga Donasi ACT di dunia bantuan kemanusiaan sudah tidak ada duanya. Kecepatan respon menanggapi musibah kemanusiaan menjadi bisnis donasi terkelola dengan profesional. Dompet donasi bersaldo puluhan milyaran rupiah per bulan, menarik diperebutkan oknum rakus berbaju agama.

Seberapa ironisnya penyelewengan yang terjadi sebagai pihak penyalur dana sumbangan? Catat ya, hanya penyalur bukan pemilik dana.

BACA JUGA:

Yang terbaru kasus penyelewengan dana sumbangan kompensasi korban pesawat Lion dari Perusahaan Boeing. Dana sebesar 135 Milyar yang seharusnya dipergunakan membangun sekolah dan pesantren atas kuasa korban kecelakaan pesawat dibelokkan untuk menutup defisit anggaran di manajemen ACT.

Selewengkan Dana Sosial, Beranikah Kemensos Cabut Izin ACT?

Gedung Kemensos

Apakah gaji 250 juta Presiden ACT, 50 sampai 150 juta petinggi ACT lain menjadikan manajemen defisit keuangan? Hingga mesti nyomot uang sumbangan dari pos lain.

Penyelewengan berikutnya menyusul temuan PPATK atas transaksi elektronik dari rekening ACT. Ada bukti transaksi belanja kebutuhan pribadi dan aktifitas terlarang. Tanpa menyebutkan aktifitas terlarang apa, yang pasti tidak jauh-jauh dari aliran dana untuk kegiatan radikalisme jika tidak ingin disebut mendanai teroris.

Diakui petingginya, ACT mengantongi izin dari Kementerian Sosial, bukan amil zakat yang izinnya dari Menteri Agama. Disini pemahamannya kemudian jadi rancu.

Aktifitasnya mengumpul dan menyalurkan dana sumbangan dari berbagai sumber tidak terbatas agama Islam. Tetapi pada kenyataanya yang terpampang dalam iklan, baliho, poster, spanduk sebagian besar musibah, kesengsaraan dan penderitaan umat Islam.

BACA JUGA:

Sebegitu teganya ACT menjajakan kesedihan umat Islam untuk menarik simpati bantuan donasi? Celakanya lagi sumbangan besar dari mana-mana, besar pula potongan uang adminnya (kalau tidak ingin disebut uang calo).

Kemensos sebagai institusi pemberi izin operasional, seharusnya punya kewajiban mengawasi. Yayasan nirlaba yang nol persen pajak pada kenyataannya menumpuk keuntungan berlipat dari hasil jualan musibah.

Jadi ada benarnya juga, agar keuntungan tidak terlihat di saldo, ya kantongi saja di rekening pengurusnya. Takut-kah Mensos Risma didemo 7 juta umat gegara mencabut izin ACT? Kalau iya, justru kami yang jadi khawatir jangan-jangan Kemensos sudah dibeli juga oleh ACT?. (ARN)

Penulis: Dahono Prasetyo

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: