Amerika

Kunjungan Biden ke Asia Barat Gagal Total

Amerika Serikat, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden AS Joe Biden kembali ke Gedung Putih dari perjalanannya ke kawasan Asia Barat tanpa mencapai tujuan yang direncanakan, termasuk meningkatkan produksi minyak, mengintegrasikan rezim Zionis ke dalam tren regional, dan membentuk koalisi melawan Iran.

Dalam kunjungan pertamanya, Biden tiba di wilayah Pendudukan Palestina pada Hari Rabu untuk bertemu dengan pejabat rezim Zionis.

Selama kunjungannya ke Tel Aviv, Biden dan PM rezim Israel menandatangani sebuah dokumen termasuk komitmen formal yang melarang Republik Islam Iran membangun senjata nuklir.

Namun, Aljazeera menggambarkan dokumen itu relatif hanya simbolis dan lebih merupakan penegasan kembali oposisi AS dan rezim Israel terhadap hak-hak nuklir Iran.

BACA JUGA:

AS dan rezim Zionis berusaha membatasi kegiatan nuklir Iran sementara menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan’ani, rezim Zionis itu sendiri bukan anggota dari perjanjian non-proliferasi dan pemantauan internasional di bidang nuklir dan memiliki sejarah hitam pelanggaran hukum dan peraturan internasional serta sejarah panjang pelanggaran hak-hak berbagai bangsa dan pendudukan.

“Aktivitas nuklir Republik Islam Iran sepenuhnya jelas dan legal, dan merupakan anggota Badan Energi Atom Internasional dan Perjanjian Non-Proliferasi, dan semua aktivitas Iran dilakukan di bawah pengawasan badan tersebut. Iran dalam bidang ini dilakukan di bawah pengawasan badan tersebut.

“Rezim Zionis yang memiliki persenjataan nuklir dan tidak menjadi anggota Non-Proliferation Treaty, tidak berhak mengomentari kegiatan damai Iran,” tegas Kanaani dalam jumpa pers terbarunya mengomentari pernyataan seorang pejabat rezim Zionis (yang mengatakan bahwa mereka masih dapat mengambil tindakan untuk melawan program nuklir Iran dan mengambil langkah terhadapnya).

BACA JUGA:

“Kemampuan nuklir dan persenjataan rezim ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan merupakan tanggung jawab majelis internasional, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi situasi nuklir rezim ini dan memaksanya untuk jatuh di bawah non-proliferasi. Pelanggaran hukum rezim ini adalah hasil dari dukungan tanpa syarat dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat,” lanjut diplomat senior Iran, menambahkan bahwa Iran pasti akan menanggapi setiap tindakan tidak bijaksana dari rezim Israel.

Tujuan kedua Biden adalah untuk menciptakan koalisi anti-Iran di kawasan dengan bantuan Zionis. Meski demikian, tujuan keduanya juga dihadapkan pada penolakan negara-negara kawasan.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan sebagaimana dilaporkan Saudi Gazette menyatakan bahwa tidak ada rencana yang diajukan tentang kerjasama militer atau teknologi dengan rezim Israel di KTT dan tidak ada rencana yang disebut “NATO Arab”.

BACA JUGA:

Diplomat top Saudi tersebut membuat pernyataan di sela-sela KTT Jeddah yang juga dihadiri oleh presiden AS, untuk tujuan keduanya di timur tengah.

Biden yang disebut-sebut akan mendesak Saudi untuk meningkatkan produksi minyak, tiba di Arab Saudi setelah kunjungannya ke Tel Aviv. Namun, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengumumkan bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat antara AS dan Arab Saudi tentang minyak selama kunjungan Biden.

The Guardian menulis bahwa tiga tahun setelah Joe Biden bersumpah untuk menjadikan Arab Saudi negara paria atas pembunuhan seorang pembangkang terkemuka, presiden AS menyambut Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan tinju.

Al-Jubeir menambahkan bahwa negara-negara Saudi dan OPEC akan membuat keputusan berdasarkan pasar, bukan histeria atau politik.

Menurut Reuters, Presiden Joe Biden mengatakan kepada para pemimpin Arab pada hari Sabtu mengklaim bahwa Amerika Serikat akan tetap menjadi mitra aktif di Timur Tengah, menambahkan bahwa ia gagal untuk mengamankan komitmen untuk apa yang disebut poros keamanan regional yang akan mencakup rezim Israel atau kenaikan produksi minyak segera.

Pernyataan Biden tentang kehadiran aktif AS di timur tengah datang hampir satu tahun setelah AS menarik semua pasukan militer dari Afghanistan dan mengakhiri perang 20 tahun di negara itu. (ARN)

Sumber: MNA

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: