Pakistan, ARRAHMAHNEWS.COM – Apa yang terjadi di Majelis Punjab hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang ingin mendorong Pakistan ke arah perang saudara.
Sidang majelis provinsi diadakan atas perintah Mahkamah Agung untuk memilih menteri utama baru setelah pemilihan sela 17 Juli.
BACA JUGA:
Kontes itu antara Pervaiz Elahi dari PML-Q yang didukung oleh Pakistan Tehreek-e Insaf (PTI), dan Hamza Shehbaz, putra perdana menteri impor Shehbaz Sharif, dari kelompok Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N).
Kekacauan di Paklstan
Di antara mereka, blok PTI-PML-Q memiliki 186 kursi di majelis sementara blok PML-N hanya memiliki 179 kursi.
Apa yang terjadi?
Ketika surat suara diberikan, Pervaiz Elahi mendapatkan 186 suara—jumlah yang diperlukan dalam majelis dengan 392 kursi untuk memilih menteri utama. Wakil pembicara, Dost Mazari mengumumkan bahwa Hamza Shehbaz memiliki 179 suara.
Ini bohong.
Tujuh anggota PML-N tidak hadir dalam majelis sehingga, seharusnya hanya 172 anggota yang memilih Hamza Shehbaz.
Berdasarkan hitungan ini, Elahi seharusnya dinyatakan sebagai pemenang dan menteri utama Punjab yang baru.
Sebaliknya, wakil ketua mengumumkan bahwa ia memiliki surat dari Chaudhry Shujat Hussain, pemimpin PML-Q, yang menyatakan bahwa anggota partainya di majelis tidak boleh memilih Pervaiz Elahi, anggota partai mereka sendiri.
Ke-10 anggota PML-Q bahkan tidak mengetahui instruksi dari Chaudhry Shujat ini. Juga tidak memiliki validitas menurut konstitusi.
Namun, wakil ketua memutuskan bahwa 10 anggota PML-Q telah bertindak melawan nasihat pemimpin partai mereka dan suara mereka tidak sah.
Ini adalah keputusan yang paling aneh dan dengan jelas menunjukkan bahwa wakil ketua tidak tahu apa yang dia katakan. Itu melanggar Pasal 63A UUD dan putusan Mahkamah Agung.
Keduanya menetapkan bahwa anggota tidak dapat memberikan suara menentang saran dari Partai Parlemen. Tidak ada ketentuan dari pemimpin partai yang ikut campur dalam urusan itu.
Partai parlementer PML-Q telah mengeluarkan resolusi bahwa mereka akan memilih Pervaiz Elahi sebagai menteri utama.
Jika surat Chaudhry Shujat diterima sebagai sah -yang sebenarnya tidak- maka Pervaiz Elahi harus memilih melawan dirinya sendiri!.
BACA JUGA:
- Pasca Gulingkan Imran Khan, Parlemen Pakistan Tunjuk PM Baru
- Analis: Mengapa AS Kudeta Imran Khan di Pakistan?
Setiap ahli hukum di tanah air telah menyatakan bahwa keputusan wakil ketua itu inkonstitusional.
Orang bertanya-tanya bagaimana orang bodoh seperti Dost Mazari bisa menduduki kursi wakil ketua ketika dia tidak mengenal bahkan pasal-pasal dasar konstitusi?
Mungkin, dia bertindak karena bias karena kecenderungannya ke PML-N.
Menjelang sidang hari ini, PML-N dan sekutunya, Asif Ali Zardari telah mencoba membeli anggota PTI dengan tawaran suap antara Rs 500 juta hingga Rs satu miliar.
Salah satu anggota PTI, Amjad Mehmood Chaudhry dibayar Rs. 400 juta oleh PML-N dan dia melarikan diri ke Turki.
Tak heran, PTI dan PML-Q mengajukan petisi di Mahkamah Agung terhadap putusan wakil ketua yang diterima panitera kemarin (22 Juli).
Selanjutnya, atas telepon dari Imran Khan, puluhan ribu orang di kota-kota besar Pakistan telah keluar untuk memprotes tindakan licik dan ilegal ini.
Akankah Mahkamah Agung memberikan keadilan?
Itu akan tergantung pada seberapa besar tekanan yang diberikan pada hakim oleh para jenderal yang beroperasi di belakang layar untuk mencegah kembalinya Imran Khan ke tampuk kekuasaan.
Sekelompok kecil jenderal di sekitar panglima militer Qamar Javed Bajwa memainkan permainan kotor dalam menggulingkan Imran Khan atas perintah AS.
Ini telah menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik dan ekonomi. Pakistan berada di ambang default dan dapat dinyatakan bangkrut.
Nilai rupee vis-à-vis dolar AS telah menukik tajam; Cadangan devisa anjlok dan harga bahan makanan pokok dan bahan bakar melonjak tinggi sehingga membebani rakyat biasa.
Hampir 90 juta orang di negara itu menghadapi kelaparan. Ini naik dari 60 juta hanya tiga bulan lalu ketika pemerintahan Imran Khan digulingkan.
Ada kemarahan yang jelas di antara orang-orang di jalanan. Mereka muak dengan tidak hanya para politisi yang bengkok tetapi juga para jenderal—pada kenyataannya para taipan real estat yang telah menjarah sumber daya negara selama beberapa dekade.
Pakistan muncul di ambang ledakan. Para jenderal menciptakan situasi tipe 1971 lagi yang mengakibatkan pecahnya Pakistan.
Kecuali Mahkamah Agung menjunjung tinggi konstitusi dan keputusannya sendiri, perang saudara adalah kemungkinan yang nyata. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pakistan bahkan mungkin tidak akan bertahan saat ini. (ARN)
Sumber: CresCent
Sebar:
