Iran, ARRAHMAHNEWS.COM – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tentang hak asasi manusia di Iran “tak punya legitimasi”. Ia mendesak Barat untuk berhenti mengeksploitasi mekanisme internasional untuk memajukan tujuan politiknya.
Nasser Kan’ani membuat komentar tersebut dalam sebuah pernyataan pada Jumat pagi, sehari setelah resolusi yang dijuluki “Situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran” diadopsi dengan 80 mendukung dan 29 menentang, dan 65 abstain.
BACA JUGA:
- Video: Teroris MKO Akui Organisir Kerusuhan di Iran
- Petinggi Mossad Otak Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran Tewas Dibunuh
Dikemukakan oleh Kanada dan didukung oleh negara-negara Eropa serta rezim Israel, resolusi tersebut “mencerminkan kemunafikan para perancangnya dan tidak memiliki legitimasi,” kata Kan’ani.
“Pendekatan munafik para sponsor resolusi ini dalam mengeksploitasi lembaga internasional untuk memberikan tekanan pada Republik Islam Iran adalah contoh nyata dari penyalahgunaan konsep dan nilai hak asasi manusia yang luhur untuk mengejar tujuan politik yang picik,” tambahnya.
Juru bicara itu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya negara-negara Barat untuk mempertahankan “proyek Iranofobia” dan “perang psikologis” melawan Republik Islam.
Resolusi tersebut menuduh Iran menggunakan hukuman mati secara “tidak proporsional” dan “diskriminasi sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan.”
“Para pendukung resolusi ini telah melanggar “semua prinsip dasar hak asasi manusia” di dunia, katanya, mendesak mereka untuk berhenti mendampingi terorisme ekonomi AS terhadap bangsa Iran dan menjadi tuan rumah bagi kelompok teroris, alih-alih mengungkapkan simpati “munafik” dengan rakyat Iran atas masalah HAM. (ARN)
