Palestina, ARRAHMAHNEWS.COM – Palestina menyambut baik pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB, yang meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan pendapat tentang konsekuensi hukum dari konflik Israel-Palestina, pencaplokan Israel dan status hukum pendudukan wilayah Palestina, yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Waktunya telah tiba bagi Israel untuk tunduk pada hukum, dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terus berlanjut terhadap rakyat kami,” kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
BACA JUGA:
- Palestina Kecam Kembalinya Netanyahu dengan Kabinet Paling Ekstrem
- Perlawanan Palestina Gelar Latihan Militer di Jalur Gaza
Pejabat senior Palestina Hussein al-Sheikh mengatakan di Twitter bahwa pemungutan suara hari Jumat “mencerminkan kemenangan diplomasi Palestina.”
Sidang PBB
Resolusi yang dipromosikan oleh Palestina disahkan dengan suara 87 setuju, 26 menentang, dengan 53 abstain. Rusia dan China memberikan suara mendukung resolusi tersebut.
Israel, AS, dan 24 anggota lainnya, termasuk Inggris dan Jerman, memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara Prancis termasuk di antara 53 negara yang abstain.
Resolusi tersebut berjudul “Praktik-praktik Israel dan kegiatan pemukiman yang mempengaruhi hak-hak rakyat Palestina dan orang Arab lainnya di wilayah pendudukan” dan menyerukan ICJ yang berbasis di Den Haag untuk “segera memberikan pendapat penasehat” tentang “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel yang berkepanjangan atas wilayah Palestina.”
Resolusi ini juga menyerukan penyelidikan atas tindakan Israel “yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status kota Suci al-Quds” dan mengatakan Israel telah mengadopsi “undang-undang dan tindakan diskriminatif.”
BACA JUGA:
- Israel Targetkan Anak-anak Sekolah Palestina dengan Gas Air Mata
- Jenderal Qa’ani: Bangsa Palestina akan Segera Usir Israel
Resolusi ini menuntut pengadilan mempertimbangkan konflik sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mencatat bahwa pemungutan suara dilakukan satu hari setelah pengambilan sumpah kabinet sayap kanan baru Israel yang dipimpin oleh perdana menteri hawkish Benjamin Netanyahu, yang menjanjikan perluasan permukiman ilegal dan akan mempercepat kebijakan kolonial dan rasis terhadap Palestina. (ARN)
Sumber: PressTV
Sebar:
