Yaman, ARRAHMAHNEWS.COM – Menteri Pertahanan Yaman, Mohammed Nasser Al-Atifi, menegaskan bahwa Tentara Yaman akan terus mengandalkan prinsip pencegahan strategis sampai agresor memahami bahwa Sana’a tidak akan berkompromi dengan hak-hak rakyat Yaman dan akan terus berjuang untuk mencapainya.
Al-Atifi juga memperingatkan agresi AS-Saudi bahwa terus bermain dengan situasi kemanusiaan akan membawa bencana di kawasan.
BACA JUGA:
- Yaman di 2022: Koalisi Saudi Bunuh 643 Orang termasuk Lebih dari 100 Anak
- Ansarallah: AS-Inggris Halangi Proses Perdamaian Yaman
Pernyataan Atifi ini diungkap selama pertemuannya hari ini dengan dewan menteri yang membahas perkembangan di sisi militer dan situasi internal, mengingat eskalasi agresi baru-baru ini di kegubernuran Sa’adah.
Dewan mendengarkan laporan Menteri Pertahanan, tentang perkembangan di sisi militer, menjelaskan bahwa agresi AS-Saudi meningkatkan tindakan bermusuhan terhadap rakyat Yaman sehubungan dengan kelanjutan blokade, yang telah meningkatkan penderitaan Yaman.
Menteri Pertahanan menunjukkan bahwa agresi AS-Saudi menggunakan perang psikologis untuk menargetkan front dalam negeri setelah kegagalannya merusak keinginan rakyat Yaman melalui agresi dan pengepungan selama beberapa tahun terakhir.
Ia juga memuji upaya besar yang dilakukan oleh para pemimpin di Sana’a untuk membuka jalan bagi upaya perdamaian regional dan internasional untuk mengakhiri agresi dan pengepungan serta kondisi kemanusiaannya yang mengungkapkan tuntutan rakyat.
Dewan Menteri juga mengutuk eskalasi agresi AS-Saudi di distrik perbatasan utara, yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang dan terlukanya ribuan orang selama gencatan senjata.
Ditekankan bahwa Sana’a, yang tertarik pada keberhasilan perdamaian untuk meringankan penderitaan rakyat Yaman akibat agresi dan blokade, memiliki hak untuk menangani setiap tindakan eskalasi.
BACA JUGA:
Dewan mengutuk perjanjian yang ditandatangani antara perwakilan dari apa yang disebut Dewan Transisi dalam pemerintahan agen koalisi agresi dan pendudukan AS-Saudi-Emirat serta perusahaan fiktif Emirat, untuk mengeksploitasi pelabuhan ikan Qishn guna menjarah sumber daya mineral.
Dewan menginstruksikan Kementerian Transportasi dan Perikanan serta kepemimpinan Gubernur Al-Mahrah, untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait guna menyiapkan studi ilmiah yang komprehensif mengenai situs tersebut dan mengenai efek berbahaya dari pengambilalihan pelabuhan Qishn oleh penjajah.
Untuk bagiannya, “Setiap eskalasi ekonomi tidak memiliki arti selain menghambat kemajuan apapun dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan dan ekonomi,” kata anggota Delegasi Nasional Abdulmalik Al-Ejri. (ARN)
Sumber: Al-Masirah
